Samarinda (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur meningkatkan peran perempuan dalam pengawasan pemilihan serta memperkuat peran mereka dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024..
"Perempuan sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak politik, termasuk hak mengawasi proses pemilihan," ujar Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung pada Sosialisasi Peran Perempuan dalam Mengawasi Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Samarinda, Minggu.
Galeh menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendorong lebih banyak perempuan terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan.
Menurut dia, peran perempuan sangat penting mengingat mereka sering kali menjadi kelompok sasaran dan berdampak langsung oleh kebijakan hasil pemilihan.
"Oleh karena itu, penting bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pemilihan sejak awal," ujarnya.
Galeh mengatakan peran perempuan juga penting dalam menjaga keadilan dan transparansi pemilihan. Keterlibatan perempuan tidak hanya dalam proses pemilihan sebagai pemilih, tetapi juga bisa mengawasi jalannya pemilihan.
"Tentunya kami memastikan tidak ada pelanggaran seperti politik uang, diskriminasi, penyebaran hoaks, dan SARA ataupun kecurangan lainnya," ujarnya.
Galeh menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan akan memberikan dampak positif bagi kualitas demokrasi di Kalimantan Timur.
Selain itu, Galeh juga menyampaikan Bawaslu Kaltim akan terus melakukan beragam upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan.
Dia berharap dengan melalui sosialisasi ini, semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya peran mereka dalam pengawasan pemilihan.
Dalam kesempatan tersebut, Galeh juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung upaya Bawaslu Kaltim dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan.
"Dukungan dari seluruh masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Kalimantan Timur," ujarnya.
