Samarinda (ANTARA Kaltim) – Penurunan pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp2,66 triliun atau 23,81% dibandingkan tahun 2014 mengharuskan pemerintah mengacu kepada program prioritas pembangunan.
Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V.Zahry baru-aru ini mengatakan masih banyak program pembangunan yang belum tuntas dan perlu diselesaikan oleh DPRD periode baru ini.
Yang asih menjadi pekerjaan rumah DPRD baru, menguraikan diantaranya adalah pembangunan jalan tol, Bandara Samarinda Baru (BSB), Proyek Convention Hall, kemudian jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota yang juga perlu mendapat perhatian.
Dirinya menuturkan, permasalahan terhambatnya beberapa pekerjaan rumah tersebut seperti jalan tol oleh karena terkait perizinan.
“Sampai sekarang belum tuntas karena terkendala dengan izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan. Kemudian juga dengan tata ruang yang seperti itu dan juga tentu saja dari sisi penganggaran kita yang juga belum sesuai perencanaan, otomatis itu jadi pekerjaan rumah,†imbuhnya.
Sedangkan BSB, terkendala dalam masalah skema pembiayaan. Soal BSB ini ia menjelaskan tahapan berikutnya masih harus dilanjutkan. “Skema pembiayaannya seperti apa, sampai sekarang ‘kan pembicaraan terakhir kita ada tawaran dari BUMN bahwa bandara itu akan ada kerjasama penyelesaiannya dengan BUMN. Nah ada pola-pola pembayaran yang mereka tawarkan,†imbuhnya.
Soal proyek Convention Hall, dirinya mengungkapkan tinjauan terakhir Komisi III masih diperlukan dana tambahan untuk proyek tersebut. “Karena dari kemarin kita anggarkan kembali di anggaran perubahan. Nah itu masih berlanjut, dan kemungkinan pada masa anggota DPRD yang baru itu masih belum selesai. Pada tahap awal nah itu masih terus berlanjut,†imbuhnya.
Mengenai jalan provinsi yang ada di kabupaten/kota menurutnya juga masih perlu mendapat perhatian. Dari pemetaan yang kita lakukan berapa jumlah jalan provinsi yang kondisinya mantap dan yang kondisinya masih perlu ada perbaikan. Itu kan masih belum sesuai juga. Masih banyak yang belum teranggarkan maksimal,†lanjutnya.
“Semua ini akan jadi pekerjaan rumah kita, oleh karena itu nantinya kita berharap bahwa bersama rekan-rekan anggota DPRD yang baru nanti sama-sama akan bekerja sama menyesuaikan dan melakukan rapat dengan pihak terkait dengan SKPD terkait, tentu saja setelah alat kelengkapan DPRD ada.
Kalau sekarang kita belum tahu siapa anggota yang masuk di komisi ini untuk periode yang baru. Tetapi yang jelas secara kelembagaan itu salah satu tugas dari komisi III di periode yang baru. Oleh karena itu kita berharap periode nanti bisa lebih baik, tuntas,†jelas politikus dari Fraksi Golkar ini.
Menurutnya karena periode 2014-2019 merupakan periode ke-2 Gubernur sehingga praktis memang, DPRD perlu tetap menjalankan tupoksinya, meliputi pengawasan, budgeting dan legislasi yang harus dijalankan di semua lini.
“Memang kita menghadapi kondisi yang kurang sesuai harapan, dari program prioritas gubernur itu kan ada target penyelesaian tentu saja dengan skema penganggaran yang telah ditetapkan tetapi yang jadi masalah posisi anggaran kita defisit, otomatis akan ada penyesuaian anggaran pada anggota DPRD yang baru nanti untuk membahas kegiatan-kegiatan strategis.
Mana yang harus dianggarkan dengan nominal tertentu itu harus dikaji betul. Anggota yang baru praktis akan membahas anggaran APBD perubahan 2015 karena APBD murni 2015 sudah disahkan pada periode yang ini,†imbuhnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/ast/oke)
