Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat bersepakat membentuk tim khusus evaluasi pembangunan pendidikan sebagai langkah percepatan sektor tersebut di Benua Etam.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik di Samarinda, Sabtu, mengatakan bahwa tim tersebut akan melibatkan unsur dari legislatif, pemerintah provinsi, dewan pendidikan daerah, dan akademisi perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk mempertajam kebijakan pendidikan yang sudah ada dan memastikan eksekusi yang tepat.
"Kami mengapresiasi semangat dari rekan DPRD Kaltim yang tetap bekerja di hari libur untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan, termasuk beasiswa," ungkapnya.
Ia menegaskan, permasalahan pendidikan harus dilihat secara umum dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk dewan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.
Akmal Malik menekankan bahwa dinas pendidikan harus menjadi lokomotif dalam pencapaian pendidikan di Kaltim, termasuk memperkuat koordinasi dengan badan yang berada di bawah naungannya, seperti Dewan Pendidikan Daerah dan juga Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas.
"Dari rapat bersama DPRD Kaltim, kami sama-sama menekankan pentingnya peran dinas pendidikan dalam kolaborasi dengan perguruan tinggi serta lembaga pengelola beasiswa," katanya.
Ia berharap agar ke depannya ada peningkatan dalam pengawasan dan distribusi beasiswa, serta penambahan jumlah beasiswa yang disalurkan, yang saat ini sudah dianggarkan sebesar Rp200 miliar dari APBD 2024, dan memungkinkan ada peningkatan jumlah pada APBD 2024 perubahan.
Pertemuan antara pemerintah dengan DPRD Kaltim merupakan langkah awal dalam upaya membenahi sistem pendidikan di Kaltim, dengan fokus pada peningkatan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan beasiswa.
"Kami memiliki komitmen bersama untuk terus bersinergi dalam memastikan bahwa pendidikan di Kaltim dapat berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," tutur Akmal Malik.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud menandaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan siswa di Kaltim.
"Dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Kaltim, saya menyatakan bahwa beasiswa tersebut merupakan bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi percepatan kualitas pendidikan di Kaltim," ujar legislator yang akrab disapa Hamas.
Ia berharap agar ke depannya DPRD Kaltim dapat menerima informasi terbuka tentang progres program beasiswa secara rutin dan berkala, termasuk distribusi beasiswa kepada warga miskin, hafiz Al Quran, dan siswa di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
