Pj Gubernur: Penyeberangan Karingau terkendali j elang Idul Fitri

Balikpapan (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik memantau arus mudik Lebaran 2024 di penyeberangan Karingau, Balikpapan yang masih terkendali karena jumlah pemudik tidak mengalami lonjakan.

"Jumlah pengunjung atau pemudik masih relatif sedikit dibandingkan tahun 2023 di hari H-4 atau H-5 atau sekitar 50 persen," kata Akmal Malik bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) saat peninjauan terkait puncak arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Pelabuhan Penyeberangan Kariangau Balikpapan, Minggu.

Akmal menilai penurunan jumlah penumpang dengan menggunakan jasa kapal feri ini hampir mendekati 50 persen diduga karena dibukanya akses jalan tol di Samboja Km.38 (jalur Sepaku Semoi).

"Mereka yang mau ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah lebih memilih lewat darat. Jadi tidak melalui penyeberangan, " jelasnya.

Akmal mengatakan dirinya sudah berdiskusi dengan DPRD dan Dinas Perhubungan agar Pelabuhan Kariangau memberikan perlindungan karena memiliki nilai sejarah.

"Penyeberangan niaga ini bersejarah. Nanti kita diskusikan lebih lanjut bersama-sama agar menjadi salah satu moda transportasi laut nantinya," tuturnya.

Terlebih lagi, ketika Jembatan Pulau Balang selesai, maka penyeberangan feri menghubungkan Balikpapan - Penajam Paser Utara akan sepi.

"Bisa jadi museum, makanya kita nanti diskusikan dengan otoritas terkait," jelasnya.

Terkait pelayanan arus mudik melalui penyeberangan dan pelabuhan laut terlayani dengan baik.

"Alhamdulillah terlayani dengan bagus, meski berkurang 50 persen dari tahun sebelumnya," ungkapnya.

Diakui Akmal, sejauh ini kapal feri Penajam tidak ada mengalami kendala yang cukup berarti.

"Kendalanya cuma nunggu kapalnya lama datang," ujarnya.

Sebab ada pemudik yang menunggu sampai satu hari satu malam karena menunggu kapal dari Kalimantan Tengah.

"Masyarakat Palangkaraya dari Palu harus datang ke Karingau sini ," bebernya.

Untuk tarif atau harga tiket berlaku standar atau tidak terjadi kenaikan, meski ada kekhawatiran warga akan kenaikan harga.

"Artinya berlaku hukum ekonomi, kalau demandnya (permintaan) terbatas, supplynya turun, karena harga yang ditetapkan di penyeberangan itu standar berdasarkan SK Gubernur, " tambahnya.