Pelayanan RSUD AW Sjahranie Tak Sebanding Tampilan Fisik

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sudarno kembali meminta agar keluhan atas burunya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS) segera direspons cepat pemerintah.

Langkah awal dengan memanggil manajemen rumah sakit dan meminta keterangan terkait semakin tingginya tingkat keluhan di fasilitas kesehatan terbesar di Kaltim itu.

“Hasil reses dapil I baru-baru ini menemukan fakta ironis di RSUD AW Sjahranie.  AC ruang perawatan mati, kipas angin tidak berfungsi, seprai dalam kondisi kotor, WC terkesan jarang dibersihkan. Termasuk pelayanan manajemen lemah dan banyak permasalahan lain yang ditemui,” ujar Sudarno.

Para pasien dan keluarga yang menunggui tampak tidak nyaman. Umumnya mereka duduk sambil kepanasan. “Pria sampai terlihat harus bertelanjang dada karena kepanasan. Ada yang sampai harus membawa kipas angin sendiri dari rumah mereka. Ada juga yang menggunakan kipas sate, karena memang fasilitas yang ada tidak berfungsi. Pemandangan yang aneh di sebuah rumah sakit yang diklaim terbaik,” tegas Sudarno.

Bertindak cepat, Komisi IV secepatnya akan memanggil manajemen RSUD AWS. Ia meminta agar direktur RSUD AWS dapat hadir dalam pertemuan nanti. Pemanggilan ini dalam rangka perbaikan-perbaikan sarana fasilitas umum lewat komunikasi yang baik. Sekaligus memberikan penjelasan mengenai kondisi ril dari temuan Komisi IV di sana.

“RSUD AWS ini memiliki direktur yang baru diangkat, Rachim Dinata Marsidi yang sebelumnya adalah Direktur Rumah Sakit Kanujoso Djatiwobowo di Balikpapan. Saya kecewa karena pelayanan RSUD AWS yang dimaksimalkan adalah kelas Sakura dan teratai, sementara pelayanan untuk kelas 1, 2 dan 3 masih sangat kurang,” terangnya.

Idealnya, rumah sakit memiliki pedoman dan standar kesehatan terkait tata ruang dan tata udaranya. Kebutuhan sanitasi juga penting dan perlu diperhatikan.  Jika ada fasilitas yang rusak semestinya jangan dibiarkan, harus ada langkah antisipatif.

"Pelayanan kelas 1, 2 dan 3 sangat menyedihkan. Pelayanan ini menyangkut masyarakat sehingga harus diselesaikan dengan baik. Karena seluruhnya dibiayai oleh APBD yang semua komponennya berasal dari pajak rakyat, sehingga harus prorakyat terutama rakyat kecil,” urai Sudarno. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/dhi/met)