Penajam (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, berupaya mengembangkan wilayah sebagai pusat pertumbuhan investasi seiring dengan keberadaan ibu kota negara (IKN) Indonesia bernama Nusantara pada sebagian wilayah di daerah berjuluk Benuo Taka itu, yakni Kecamatan Sepaku.
Sebagai daerah asal IKN Indonesia, jelas Pelaksana tugas Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang di Penajam, Sabtu, pemerintah kabupaten melakukan pengembangan sejumlah wilayah dijadikan sebagai pusat pertumbuhan investasi.
Upaya lainnya yang dilakukan, tambah dia, yakni, melakukan perubahan RDTR (rencana detail tata ruang) Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengembangan di wilayah selatan yaitu, Kelurahan Penajam dan Petung menjadi pusat pertumbuhan investasi bidang perumahan (properti).
Kedua wilayah itu. menurut dia, difokuskan untuk penyediaan kebutuhan perumahan seiring dengan keberadaan IKN Indonesia baru yang saat ini sedang dibangun di Kecamatan Sepaku.
Pusat pertumbuhan investasi bidang industri, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan pengembangan di wilayah Kelurahan Buluminung sebagai kawasan industri.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga bakal melakukan pengembangan wilayah untuk dijadikan lokasi pertumbuhan kota satelit dengan keberadaan ibu kota negara Indonesia baru tersebut.
Wilayah yang akan dijadikan lokasi pertumbuhan kota satelit tersebut, kata dia, yakni, Kelurahan Maridan, Sotek, Sepan dan Kelurahan Riko.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mendukung penataan ruang di Kabupaten Penajam Paser Utara itu, termasuk menyangkut anggaran.
Untuk percepatan penataan ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Bappenas bekerja sama dengan Korea Selatan yang penataan ruang sejalan dengan rencana pemerintah kabupaten serta Bappenas.
"Penataan RTTR itu agar dapat imbangi pembangunan yang ada di ibu kota negara Indonesia baru yang dilakukan pemerintah pusat," ujar Nicko Herlambang.
