Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022 yang disusun berdasarkan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 pada Rapat Paripurna ke -11 DPRD Kaltim, Selasa.
“Saya menyampaikan realisasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi yang memuat tujuan dan sasaran strategis pembangunan tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemprov Kaltim,” kata Hadi Mulyadi di hadapan anggota DPRD kaltim.
Ia menjelaskan, Kaltim dinilai sudah cukup baik dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter, berakhlak mulia dan berdaya saing, dibuktikan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi kinerja sebesar 77,44 persen atau capaian kinerja sebesar 100,25 persen.
Lanjutnya,atas kinerja pemerintahan, Kaltim juga meraih beberapa penghargaan sebagai pacuan kinerja Pemerintah Provinsi agar berbuat lebih baik lagi di tahun- tahun berikutnya.
Penghargaan yang diterima Pemprov Kaltim diantaranya, penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terbaik se-Kalimantan, kemudian penghargaan terbaik ketiga Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan kategori urusan ketenagakerjaan sedang dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.
“Kaltim juga mendapatkan juara I tingkat nasional Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2022 kategori Pengelolaan Program Tingkat Provinsi. Kemudian Pemerintah Provinsi dengan Implementasi QRIS terbaik di Wilayah Kalimantan, sejumlah penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas hasil kerja Pemerintahan Provinsi Kaltim pada 2022,” kata Hadi Mulyadi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menanggapi hasil LKPJ yang disampaikan Pemprov Kaltim tersebut secara garis besar Pemprov Kaltim telah menunjukkan kinerja yang baik, dibuktikan dengan IPM yang meningkat dan juga meraih prestasi baik di tingkat regional maupun tingkat nasional.
“Kita patut apresiasi kinerja Pemprov Kaltim dengan menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup baik dan juga beberapa prestasi yang sudah disebutkan Wagub,” ucap Samsun.
Ia menuturkan, penyampaian LKPJ Gubernur tersebut, tentu harus ditinjau kembali dan dievaluasi untuk memastikan hal-hal- yang berkaitan dengan LKPJ tersebut.
Dikemukakannya, seperti tahun-tahun sebelumnya, DPRD Provinsi Kaltim kemudian membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk meninjau dan mengevaluasi LKPJ Gubernur tersebut, guna mengklarifikasi capaian-capaian dari pengelolaan APBD tahun 2022.
“Secara umum kinerja Pemprov sudah bagus, namun memang ada beberapa hal yang mesti dievaluasi, termasuk yang berkaitan dengan penekanan angka kemiskinan dan juga penurunan angka stunting yang tahun kemarin masih tinggi,” ujar Samsun. (Fan/ADV/DPRD Kaltim)
