Balikpapan (ANTARA) - Ketua Gerakan Putera Asli Kalimantan (Gepak Kuning) Suriansyah menegaskan bahwa yang menyebutkan banjir di Sepaku, Penajam Paser Utara, sebagai dampak dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah yang tidak paham geografis atau kondisi alam Kalimantan.
“Mereka cari panggung, yang ujung-ujungnya cari perhatian untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya,” kata Prof, panggilan akrab Suriansyah, di Balikpapan, Minggu.
Permukiman di Kalimantan umumnya dibangun di sepanjang daerah aliran sungai atau di lahan basah, di kawasan rawa-rawa, atau dekat rawa-rawa. Ini berlaku mulai dari pemukiman Orang Banjar yang banyak di pesisir atau muara sungai, hingga kampung-kampung Orang Dayak di bagian hulu sungai.
Hal tersebut utamanya untuk memudahkan akses. Karena, dulu sungai, danau, dan rawa merupakan sarana transportasi. Orang bepergian dengan perahu.
Dengan pemahaman orang dulu akan alam dan lingkungan, termasuk sosial budayanya, mereka kemudian membangun rumah panggung, bukan rumah di atas tanah begitu saja. Ketinggian lantai rumah dari permukaan tanah bisa 4 hingga 8 meter, sebagai antisipasi mulai dari banjir, binatang buas, hingga serangan musuh.
Menurut Suriansyah, para pengeritik tersebut tidak memahami atau pura-pura tidak paham keadaan geografis tersebut dan kearifan lokal, sosial, dan budaya masyarakat asli Kalimantan dalam menghadapi banjir.
Secara khusus tentang banjir di Sepaku, dirinya sebagai orang awam paham ada Daerah Aliran Sungai (DAS) Tengin di Sepaku, Penajam Paser Utara, ada juga Sungai Telake.
Saat terjadi curah hujan tinggi, kemudian laut sedang pasang maka air sungai yang menuju pun tertahan sementara. Air yang tertahan sementara ini, menurut Suriansyah, yang dipahami dari zaman dulu sebagai banjir.
“Saya sangat yakin, fenomena tersebut sudah dipahami secara bersama-sama oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat. Dalam pembangunan IKN juga dibuat program pembangunan bendungan dan embung sebagai sarana penampungan air yang melimpah untuk mengeliminasi banjir di wilayah IKN. Termasuk di dalamnya program normalisasi sungai. Artinya, sungai dilebarkan seperti asalnya, atau juga dikeruk sedimentasinya untuk mengembalikan daya tampungnya seperti semula,” jelas Prof panjang lebar.
Karena itu, ia sekali lagi menegaskan, jangan menggunakan isu banjir untuk mengganggu konsentrasi pembangunan IKN Nusantara. Menyamakan IKN Nusantara dengan Jakarta juga sangat tidak relevan.
Jakarta atau dulu Batavia dibangun Belanda untuk jumlah penduduk 500 ribu orang saja, dan jelas-jelas untuk kepentingan penjajahan Belanda. IKN dibangun dari nol untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Melihat perencanaan dan pembangunan yang sedang berjalan, terlihat Pemerintah sudah memikirkan semua aspek dalam membangun IKN. Bangsa Indonesia harus bangga karena konsep IKN ini merupakan karya asli anak bangsa. IKN Nusantara juga untuk pemerataan pembangunan.
Pembangunan IKN saat ini sedang dalam tahap pengerjaan sehingga wajar apabila masih terjadi hal-hal yang belum sesuai yang diinginkan.
“Namanya juga masih dalam proses,” tegas Prof lagi. Yang terlihat jelas adalah kesungguhan dan keseriusan Pemerintah membangun.
Gepak Kuning, organisasi kemasyarakatan yang dipimpinnya, akan terus konsisten mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara sampai selesai. Apabila masih ada pihak yang menentang dan menolak pembangunan IKN Nusantara, maka Gepak Kuning akan berdiri terdepan untuk mengadang. "Kita akan ajak dialog," senyum Prof, dan berbagi informasi yang sekiranya belum dipahami.
Ditangani Otorita
Sementara itu Otorita Ibu Kota Nusantara telah mengidentifikasi penyebab banjir di Kelurahan Sepaku, di wilayah IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada 17 Maret lalu.
Menurut penjelasan Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya, penyebabnya adalah gorong-gorong yang tidak optimal sehingga menghambat arus air dan meningkatnya aliran permukaan. Juga ada faktor erosi, kemudian sedimentasi, dan pendangkalan sungai.
Achmad Jaka melanjutkan bahwa penanganan banjir di Kelurahan Sepaku telah berhasil dilakukan dengan baik berkat kerja sama BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, TNI, Polsek, Kecamatan, Kelurahan, Kementerian PUPR, Otorita IKN, dan lainnya.
”Air sudah surut sejak tanggal 18 Maret pagi,” ujarnya.
Achmad Jaka menjelaskan sebelumnya Otorita IKN juga telah mengidentifikasi adanya potensi banjir di beberapa area di Kelurahan Sepaku karena lokasi banjir di wilayah tersebut adalah daerah dataran rendah dan sudah sering terjadi banjir sebelumnya.
Karena itu, Otorita IKN bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sedang membangun infrastruktur untuk mengatasi banjir di kawasan sekitar IKN, khususnya Kelurahan Sepaku.
”Bendungan, embung, dan retensi kolam-kolam yang dilakukan oleh Kementerian PUPR saat ini masih berjalan. Selain itu, juga dilakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di daerah aliran sungai (DAS) dan penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu di IKN dan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Badan Pengelola DAS Mahakam-Berau,” papar Achmad Jaka.
IKN bahkan mengusung konsep kota rimba dengan luas ruang terbuka hijau lebih dari 60 persen.
Perlahan, kelak, dengan ditanami kembali lahan di antara gedung-gedung dan unit-unit permukiman menjadi ruang terbuka hijau, juga rehabilitasi hutan, maka daerah resapan air bertambah sehingga mengurangi volume air yang langsung masuk saluran-saluran air.
Upaya lainnya yakni menjaga kondisi saluran-saluran tersebut agar air selalu lancar mengalir.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menepis kritik banjir di Sepaku dipicu IKN
