Samarinda (ANTARA Kaltim) - Perbatasan Kaltim memilik tak kurang 225 desa tertinggal yang belum memiliki badan jalan layak untuk menghubungkan desa satu ke desa yang lain, termasuk jalan menuju kota-kota kabupaten di wilayah utara Kaltim. Fasilitas pendidikan juga belum memadai.
Banyak anak-anak sekolah belajar di tempat yang tidak layak, bahkan di bawah kolong rumah warga.
Ironisnya kondisi itu ’disempurnakan; dengan fasilitas air bersih dan sambungan listrik yang sampai saat ini belum bisa dinikmati.
Demikian dipaparkan Anggota Komisi I Rahkmat Majid Gani belum lama ini. â€Kalau selama ini warga perbatasan harus mencari kehidupan di Malaysia berbelanja serta menjual hasil bumi ke negara itu (Malaysia, red) adalah wajar. Karena mereka tidak diperhatikan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi,†ujar Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Partai Amanat Nasional.
Rakhmad Majid menyampaikan, wilayah perbatasan belum bisa menikmati pembangunan yang mendorong kehidupan mereka lebih maju. Banyak masyarakat yang mengeluhkan perhatian pemerintah yang masih sangat minim. Padahal masyarakat perbatasan mengakui mereka bagian dari bangsa Indonesia yang masuk dalam NKRI.
Walaupun berhasil di bidang pertanian dan perkebunan, masyarakat perbatasan tidak bisa menjual hasil pertanian dan perkebunan ke negaranya sendiri.
Opsi menjual kepada konsumen di Malaysia dipilih karena hasil yang lebih memuaskan dari pada menempuh jarak dengan biaya yang lebih mahal ke wilayah Indonesia terdekat.
“Masyarakat Indonesia di perbatasan hidupnya sangat terisolasi. Pemerintah pusat harus melihat langsung kehidupan mereka yang sebenarnya. Sehingga tidak sekadar mendengar tuntutan, tapi mengetahui secara persis apa yang memang dibutuhkan masyarakat di sana,†tuturnya.
Ia berharap pemerintah dapat membangun berbagai sarana dan prasarana utama seperti infrastruktur jalan, jembatan, gedung sekolah yang layak, pasar, dan layanan kesehatan yang optimal.
â€Yang paling penting adalah memberikan pemahaman pada warga masyarakat di perbatasan, karena masyarakat di perbatasan sebenarnya berkeinginan bisa memiliki kehidupan yang layak seperti masyarakat Indonesia lainnya d iperkotaan,†pintanya. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
