Samarinda (ANTARA) - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) meraih piagam penghargaan dari Gubernur setempat dengan kategori interpretasi Sangat Baik atau BB, atas prestasi terhadap evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022.
"Kami bersyukur atas capaian kinerja SAKIP kategori Sangat Baik yang kami terima hari ini. Tentu ini merupakan prestasi kinerja sepanjang 2022, sehingga tahun ini prestasinya harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan," ujar Sekretaris Disbun Kaltim Surono di Samarinda, Kamis.
Penerima piagam penghargaan yang diserahkan ini ada 18 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kategori BB/Sangat Baik, 16 OPD kategori B/Baik, dan 4 OPD kategori CC/Cukup, yakni dengan penyerahan piagam penghargaan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
Setelah menerima penghargaan di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim tersebut, Surono berharap dapat mempertahankan prestasi ini dengan dukungan seluruh jajaran dinas perkebunan, yakni sama-sama memelihara prestasi, bahkan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.
Ia menjelaskan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
SAKIP memiliki fungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja maupun sebagai alat ukur pengendalian manajemen. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka kekuatan bangunan tersebut sangat tergantung dari bahan yang digunakan.
"Bahan itulah yang merupakan komponen SAKIP, yakni bahan yang terdiri dari rencana strategis, rencana kerja, penetapan kinerja, dan laporan kinerja. Semua komponen tersebut harus berjalan sesuai rel dan hasil akhirnya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Dalam penyerapan anggaran untuk menyukseskan program dan kegiatan yang telah dirancang tahun lalu, ia berharap semua yang terlibat di dinas perkebunan ke depan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas anggaran melalui pemerintahan yang berbasis kinerja.
"Anggaran yang telah dialokasikan tentu akan digunakan mengikuti program, sementara program yang telah dipilah dan disusun merupakan program yang benar-benar berorientasi pada pencapaian dengan dampak yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat," katanya.*
