Pj Sekprov Kaltim dorong dinas tingkatkan Indeks Pemberdayaan Gender

Samarinda (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur (Pj Sekprov Kaltim) Riza Indra Riadi mendorong dinas terkait meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) setempat yang masih rendah, yakni berada di urutan 27 dari 34 provinsi.


"Anggaran responsif gender tahun 2020 tercatat 0,25 persen dari total anggaran belanja langsung Provinsi Kaltim, sedangkan tahun 2021 naik menjadi 1,96 persen," ujar Riza dalam rilis Humas Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim di Samarinda, Rabu.

Selain capaian IDG yang masih rendah, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kaltim juga masih rendah, yakni berada di peringkat ke-32 dari 34 provinsi.

Pemprov Kaltim, katanya, berusaha pembangunan melibatkan sekaligus partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pembangunan berperspektif gender sudah membuka peluang dan memberikan ruang luas bagi peran serta perempuan.

Pemprov Kaltim juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, dalam RPJMD 2019-2023 terdapat beberapa program prioritas pemberdayaan perempuan yang antara lain berupa peningkatan PUG, melalui program peningkatan peran dan kesetaraan gender dalam pembangunan, serta program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

Untuk mengawal implementasi PUG secara optimal, Kaltim telah membentuk Tim Driver PUG yang anggotanya dari Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DKP3A Kaltim, sehingga tim inilah memiliki peran, tugas, dan kewenangan mengawal implementasi PUG.

"Pelaksanaan perencanaan penganggaran responsif gender ini juga sebagai bahan laporan gubernur tahunan ke DPRD," ujar Riza dalam Koordinasi dan Sinkronisasi PUG yang diinisiasi DKP3A Kaltim, di Diamond 1 Swiss-Bell Tunjungan Hotel Surabaya, Selasa (28/6).

Ia berharap melalui optimalisasi perencanaan penganggaran responsif gender seluruh OPD Provinsi Kaltim, maka jumlah anggaran responsif gender dapat lebih meningkat.

"Tujuannya adalah sebagai manifestasi komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada seluruh warganya, khususnya keterwakilan perempuan untuk meningkatkan IDG," ujar Riza.