Balikpapan (ANTARA) - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim menggelar Workshop Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) bagi pejabat fungsional Pranata Komputer di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, Kamis (19/5).
“Sebagai pembina para pejabat fungsional pranata komputer di Kaltim tentu saja kami rutin setiap tahun melaksanakan program workshop seperti ini guna meningkatkan kualitas dan sosialisasi regulasi terbaru,” kata Kepala Dinas Kominfo Kaltim Muhammad Faisal.
Apalagi katanya di era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seperti sekarang, tentu sangat dibutuhkan para ASN khususnya pranata komputer yang handal, kreatif dan inovatif guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis digital.
“Salah satu kunci keberhasilan SPBE ada di tangan para pranata komputer , jadi jangan berkecil hati, peranannya sangat vital,” katanya.
Sementara Kepala Bidang Aptika yang juga ketua panitia workshop, Normalina mengatakan penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pejabat fungsional pranata komputer.
“Salah satu harapan kita dari kegiatan ini adalah memacu produktivitas para pranata komputer di Kaltim,” ucapnya.
Menurutnya, dengan meningkatnya kompetensi dan produktivitas ASN, maka akan menghasilkan output yang baik guna mendukung peningkatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Kegiatan ini dilaksanakan secara hybride, melalui offline terbatas serta juga melalui online dengan narasumber dari BPS Provinsi Kaltim,” paparnya.
Normalina mengatakan jumlah pejabat fungsional di Kaltim terus bertambah, oleh karena itu dia berharap beberapa sejumlah daerah untuk mempersiapkan diri melakukan penilaian DUPAK secara mandiri.
“Untuk efektivitas dan efisiensi maka kami terus mengharapkan agar pemerintah daerah yang memiliki pejabat fungsional pranata komputer untuk bisa melakukan penilaian secara mandiri, tentu kami tetap memonitor dan melakukan bimbingan,” lanjutnya.
Adapun pada kegiatan workshop kali ini sebagai narasumber utama adalah Plt Kepala BPS Provinsi Kaltim, Nur Wahid dan dari Diskominfo Kaltim.(Adv/Diskominfo Kaltim)