Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan, Holding BUMN Pangan perlu untuk lebih memperkuat kerja sama dengan petani sawit dalam rangka memperbaiki sistem distribusi dan pengendalian harga terkait CPO dan minyak goreng.
"BUMN harusnya bisa menjalin kemitraan dengan petani sawit di mana produksi sawit rakyat saat ini mencapai 41 persen dari produksi CPO nasional," kata Amin Ak dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, menurut dia, maka dalam kondisi khusus seperti saat ini di saat harga sawit rakyat anjlok, BUMN juga dinilai dapat menjadi penyelamat mereka.
Namun masalahnya, masih menurut dia, kalangan petani saat ini lebih nyaman bermitra dengan swasta dan menjual produksi mereka ke swasta. "Artinya BUMN sendiri harus membenahi pola kerjasama agar petani mau berkongsi," kata Amin.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa saat ini posisi BUMN Pangan, dalam konteks bisnis minyak sawit porsinya masih sangat kecil, sekitar 4 persen di sisi hulu dan 5 persen di sisi hilir.
Lebih lanjut Amin mengungkapkan, secara nasional, gabungan BUMN Pangan saat ini sedikitnya memiliki 85 titik distribusi minyak goreng, di mana hal tersebut dinilai dapat menjadi instrumen yang tidak bisa disaingi pihak swasta, sehingga menjadi keunggulan kompetitif bagi pihak BUMN Pangan.
Amin berpendapat, hal yang diperlukan saat ini adalah mekanisme pengendalian distribusi agar tidak terjadi distorsi harga maupun salah alokasi agar minyak goreng murah tidak dinikmati oleh pihak yang tidak berhak.
Sebagaimana diwartakan, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan BUMN bersama swasta mendapat penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng ke 10.000 titik.
"Bicara minyak goreng, kita sekarang mendapatkan penugasan BUMN dengan swasta bersama-sama. Tidak mungkin BUMN ketika ada penugasan baru berdiri sendiri, tidak mungkin karena BUMN tidak memiliki minyak gorengnya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (18/5).
Menteri BUMN juga menambahkan bahwa BUMN memiliki distribusinya tetapi tidak juga di seluruh titik yang diperlukan.
"Makanya kita bersepakat, bersama swasta produksi minyak goreng BUMN yang 18 persen dari total minyak goreng curah lalu sisanya swasta, kita jadikan satu. Kemudian kita bersama-sama mendistribusikan ke 10.000 titik," kata Erick Thohir.
Wakil Menteri BUMN 1 Pahala N Mansury mengatakan bahwa pada Mei 2022 ini, pihaknya menargetkan 5.000 titik lokasi secara nasional, yang merupakan sinergi antara Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya serta para pemasok industri minyak goreng di Indonesia.
Pahala juga menyampaikan harapannya agar ID Food Grup terus melakukan penyesuaian atas aplikasi Warung Pangan PPI untuk memastikan pendistribusian minyak goreng serta memonitor keterjangkauan harga minyak goreng Rp14.000 per liter sampai ke tingkat konsumen atau masyarakat yang dapat diakses secara online.
Saat ini, Mitra Warung Pangan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI sebanyak 69.000 unit yang tersebar di lebih dari 27 kota di Indonesia. Jaringan distribusi warung pangan ini yang akan terus dikembangkan oleh PPI sebagai Langkah strategis lainnya dalam menjalankan program pemerintah, khususnya minyak goreng dan secara umum ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masyarakat.
