Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat hingga awal April 2022, jumlah produk dalam katalog elektronik (e-katalog) mencapai 259.828 produk dari target 200 ribu produk pada 31 Maret 2022.
Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, dalam Business Matching Tahap Kedua yang digelar di Gedung SMESCO, Jakarta, Senin (11/4), menjelaskan pihaknya terus untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha dari sektor Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi (UMK-Koperasi) dalam pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui penyederhanaan regulasi yang ada maupun menyediakan sistem pendukung yang lebih ramah pengguna (user friendly).
"Sesuai dengan arahan pak Presiden juga Pak Menko (Marves), LKPP sudah menyederhanakan regulasi terkait masuknya produk ke dalam katalog elektronik, dalam penayangan produk untuk e-Katalog pemerintah dari delapan tahap proses tayang telah disederhanakan menjadi dua tahap saja. Sedangkan percepatan pencantuman barang/jasa e-Katalog lokal dari sembilan tahap, telah menjadi dua tahapan saja," ungkap Anas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan saat ini Indonesia sedang menyelenggarakan transformasi besar terhadap sistem Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yang melibatkan integrasi data dari seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.
"Perubahan besar ini juga mendorong perkembangan dalam bidang teknologi/sistem informasi untuk menghadirkan sistem yang mampu mengakomodir terciptanya ekosistem PBJ yang terbaik," katanya.Luhut juga berpesan, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, program yang saat ini dijalankan akan selalu dievaluasi, agar antar kementerian/lembaga yang terkait dapat terus bersinergi.
Hal tersebut penting dilaksanakan karena dengan berjalannya program ini, maka penyerapan anggaran belanja pemerintah sebesar 40 persen untuk produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kegiatan Business Matching tahap kedua ini merupakan lanjutan acara serupa yang digelar di Bali pada Maret lalu.
Acara tersebut merupakan wadah yang diinisiasi oleh pemerintah pusat untuk mempertemukan pelaku usaha/penyedia barang dan jasa dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah.Kegiatan Business Matching ditargetkan dapat mewujudkan komitmen pemerintah dalam membelanjakan APBN/APBD untuk produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi. Tahun ini pemerintah menargetkan 40 persen APBN/APBD dibelanjakan untuk produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi.
