SP Mathilda Minta Pertamina Dijadikan Operator Mahakam

Pengurus Serikat Pekerja Mathilda Pertamina (Novi Abdi/ANTARA)

Blok Mahakam itu kan bukan blok eksplorasi yang masih dikira-kira ada tidak minyak atau gasnya. Blok itu sudah terbukti cadangannya hingga 45 tahun ini

Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Serikat Pekerja (SP) Mathilda meminta pemerintah segera menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Mahakam pada April 2017.

"Pertamina mampu dan sanggup," tegas Farid Rawung, Ketua Umum SP Mathilda di Balikpapan, Rabu (20/2).

Farid bersama Sekretaris Jenderal SP Pertamina Mathilda Supriyono dan didampingi pengurus lainnya Risan Datasaputra dan M Anis juga menandaskan bahwa tidak benar apa yang disebutkan Menteri ESDM Jero Wacik bahwa Pertamina akan bangkrut bila mengelola Blok Mahakam.

"Blok Mahakam itu kan bukan blok eksplorasi yang masih dikira-kira ada tidak minyak atau gasnya. Blok itu sudah terbukti cadangannya hingga 45 tahun ini," sambung Farid.

SP Mathilda juga menyebutkan bahwa teknologi dan tenaga kerja pun tidak masalah. Teknologi bisa dipelajari, kemudian tenaga kerja, saat ini pun yang bekerja untuk Total sudah sebagian besar anak bangsa sendiri.

Farid menyebutkan, dengan masa peralihan yang cukup, tidak perlu dikhawatirkan produksi migas akan turun sehingga tidak akan mengganggu pula penerimaan negara dari sektor migas.

Karena itu, mereka menuntut kontrak Total E&P yang mengelola

Blok Mahakam saat ini cukup sampai 2017 nanti. Perusahaan penanaman modal asing dari Prancis dan Jepang melalui Inpex Corporation sudah berkuasa di Blok Mahakam 50 tahun pada 2017 nanti.

Total mendapat perpanjangan kontrak 20 tahun hingga 2017 setelah 30 tahun kontrak pertamanya berakhir 1997 atas Blok Mahakam.

Kawasan yang meliputi muara Sungai Mahakam dan dari udara berbentuk laksana kipas itu dipercaya mengandung 26 triliun kaki kubik (tcf, trillion cubic feet) gas.

Semenjak 1970 hingga 2011 sudah dikeluarkan 13,5 tcf. Menurut Farid Rawung, dengan sisa 12,5 tcf sementara harga gas terus naik, maka potensi pendapatan negara mencapai Rp1.700 triliun atau 187 miliar dolar AS.

"Pendapatan sebesar itu harusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, rakyat Kalimantan Timur, rakyat Indonesia," sebut Farid lagi.

Untuk lebih menguatkan lagi langkah-langkah penegasan itu, SP Mathilda merencanakan bertemu dengan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang memiliki ide pengambilalihan serupa. (*)