Nunukan (ANTARA News Kaltim) - Anggota DPRD Nunukan Ruman Tumbo mempertanyakan sistem penerimaan calon pegawai negeri sipil dan honorer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, terkait masih adanya puskesmas pembantu yang ditemukan tidak berpenghuni.
"Padahal pada setiap penerimaan selalu ada surat pernyataan yang dibuat oleh CPNS kesediaan ditempatkan di mana sana. Berarti upaya ini tidak berfungsi dengan baik, sehingga pada akhirnya masyarakat yang dirugikan," kata Ruman Tumbo di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Selasa.
Dia meminta agar setiap penerimaan CPNS dan khusus honorer agar benar-benar tegas terhadap CPNS atau PNS dan honorer menekankan masalah penempatan agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi.
Sebab, katanya, puskesmas pembantu diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan cepat dan baik.
Ruman Tumbo menanyakan sistem penerimaan pegawai negeri maupun honorer di Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, apakah benar-benar sudah sesuai dengan program Pemkab Nunukan.
"Jangan sampai penerimaan dilakukan dengan mengedepankan kekeluargaan bukan karena kebutuhan dan tidak tegas terhadap masalah penempatan," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, dr Andi Ahmad MKes mengatakan, penerimaan CPNS ataupun honorer sudah sesuai dengan kebutuhan.
Selama ini, formasi penerimaan pegawai berdasarkan kebutuhan yang diusulkan kepala puskesmas masing-masing kecamatan. Terkait dengan masih adanya ditemukan puskesmas pembantu yang tidak beraktivitas, disebabkan tidak adanya PNS yang bersedia ditempatkan di sana.
Kedepannya, lanjut Andi Ahmad, setiap penerimaan pegawai negeri atau pun honorer akan memprioritaskan puskesmas pembantu yang terpencil, agar harapan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan dapat terpenuhi.
"Selama ini memang ada kendala. Sebagian pegawai negeri ataupun honorer yang ditempatkan di pelosok-pelosok selalu cepat minta pindah dengan alasan ketakutan dan sering diganggu warga sekitarnya," katanya.(*)
