Samarinda (Antaranews Kaltim) - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengklarifikasi adanya undangan kepada Pimpinan Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) pada rapat koordinasi untuk mengantisipasi dampak peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Menurut Isran Noor di Samarinda, Selasa, surat bernomor 427/5063/B.Kesra/2018 belakangan banyak beredar di media sosial tersebut memang surat resmi yang ditandatanganinya pada 24 Oktober 2018.
Ia menjelaskan tujuan utama dari rapat koordinasi, selain untuk membangun silaturahim, pihaknya bermaksud mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di Kaltim.
Selain mengundang jajaran terkait di lingkungan Pemprov Kaltim dan Kanwil Kemenag Kaltim, Gubernur selaku pimpinan rapat juga mengundang Ketua MUI Kaltim, Ketua FKUB Kaltim, Pimpinan Muhammadiyah Kaltim, Pimpinan NU Kaltim, Pimpinan HTI Kaltim, Ketua FPI Kaltim dan Ketua Dewan Masjid Kaltim.
Saya melakukan kekeliruan yang tidak saya sengaja, karena ternyata dalam daftar undangan tercatat Pimpinan HTI Kaltim. Saya tidak menyalahkan staf, sebab ini tanggung jawab saya," kata Isran Noor.
Namun secara prinsip,tegas Isran, Pemprov Kaltim dan Gubernur Kaltim tidak akan mengundang pimpinan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI yang saat ini sudah dibubarkan oleh negara.
Gubernur Isran berharap agar masyarakat tetap dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh pemberitaan-pemberitaan negatif yang cenderung mengadu domba, menghasut dan berisi provokasi.
Demikian pula terkait pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang banyak beredar saat aksi demonstrasi, Jumat (26/10), segera diturunkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Kantor Gubernur Kaltim.
Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi bahkan menerima langsung ribuan pengunjuk rasa, bershalawat bersama dan memimpin doa bersama demi keutuhan NKRI dan kedamaian Kaltim dan Indonesia.
Gubernur mengapresiasi umat muslim di Kaltim yang tetap mampu menahan diri dan tidak terprovokasi, sehingga kondisi Kaltim secara umum tetap aman dan kondusif. (*)
