Tanjung Redeb (ANTARA News Kaltim) - Wakil Ketua DPRD Berau H Saga meminta tim pemrakarsa pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan untuk turun langsung ke lapangan guna menyerap aspirasi warga yang tidak setuju wilayahnya dimekarkan.
"Terkait adanya beberapa kampung di Kecamatan Tabalar yang menyatakan tidak setuju adanya rencana pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan (BPS), saya menyarankan kepada tim pemekarsa pemekaran untuk turun ke lapangan, memberikan masukan dan menyatukan persepsi," katanya di Tanjung Redeb, Berau, Kamis.
Menurut dia, agar rencana pemekaran tersebut dapat berjalan sesuai apa yang direncanakan, tim pemraekarsa jangan hanya menuntut Pemkab Berau atau tim independen, tetapi harus ikut sama-sama berjuang turun ke lapangan, untuk meyakinkan kepada warga yang menyatakan tidak setuju.
Ia menilai, kinerja tim independen saat ini dinilai sudah cukup baik, semua persyaratan sebagai pelengkap kelayakan pemekaran bertahap sudah terdata semua, mulai dari jumlah penduduk, SDA, SDM warga setempat, fasilitas penunjang serta pendapatan rata-rata warga setempat.
Saga mengaku khawatir jika ada di antara warga kampung yang di Kecamatan Tabalar menyatakan tidak setuju dengan rencana pemakaran itu, maka pemekaran bisa batal.
Dia menyarankan, agar warga tidak bicara soal menentukan kecamatan mana yang bakal menjadi Ibu Kota Kabupaten.
"Yang penting lakukan komunikasi dengan Badan Pertimbangan Kampung, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dulu dengan baik. Setelah ada kesepakatan, baru bicara pemekaran," katanya.
Dia menyayangkan jika rencana pemekaran itu sampai tidak jadi, pasalnya Pemkab Berau sudah menggelontorkan dana sekitar Rp3 miliar, dan biaya itu murni dari APBD.
Karena itu, katanya, tim pemrakarsa harus bekerja keras sampai terwujud nya rencana pemekaran tersebut.
"Dana yang digelontorkan sebegitu besar, dan itu menunjukkan salah satu bukti dukungan dari anggota Dewan dan eksekutif," katanya.
Di sisi lain, sambung Saga, selama ini Dewan dan eksekutif juga sudah mendukung secara adminstrasi, di antaranya membangun infrastruktur di daerah pesisir, baik soal pembangunan jalan sekaligus pengaspalannya, gedung pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya.
Seperti diketahui, rencana pemekaran Berau Pesisir Selatan semenjak tahun 2004, kemudian digulirkan tahun 2009, dan Pemerintah membentuk tim independen untuk mengkaji pada 2011.(*)
