Jawaban cagub-cawagub diplomatis, debat kurang mengedukasi masyarakat

Samarinda (Antaranews Kaltim) - Acara debat cagub-cawagub peserta Pilkada Kaltim 2018 kurang memberikan edukasi kepada masyarakat dan belum memberikan jawaban atas berbagai persoalan di Kaltim untuk lima tahun ke depan, kata pengamat politik dan kebijakan publik Herdiansyah Hamzah.

"Hampir semua kandidat memberikan pernyataan yang diplomatis dan belum mengarah pada hal yang teknis terkait dengan berbagai persoalan yang ada," kata Herdiansyah menanggapi hasil debat kandidat di studio salah satu stasiun televisi swasta nasional dan disiarkan langsung pada Rabu malam.

Debat kandidat diikuti empat pasangan cagub-cawagub, yakni Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi (nomor urut 1), Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat (2), Isran Noor-Hadi Mulyadi (3), dan Rusmadi Wongso-Safaruddin (4).

Herdiansyah yang dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda ini menegaskan bahwa masyarakat Kaltim sebenarnya sangat menantikan jawaban-jawaban yang cerdas dari para cagub-cawagub, seperti yang tertuang dalam visi misi mereka saat kampanye.

"Semua kandidat menyampaikan persoalan hanya sampai kulitnya, tidak masuk pada hal yang teknis dan spesifik, sehingga acara debat terkesan monoton dan membosankan. Apalagi sangat terlihat lalu lintas perdebatan seperti tidak merata, " kata pria berkacamata yang akrab disapa Castro itu.

Ia mencontohkan pembahasan masalah banjir, terlihat hanya pasangan nomor urut dua Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat yang mendapatkan tekanan, padahal banjir tidak hanya terjadi di Kota Samarinda, tetapi juga daerah lain di Kaltim seperti Balikpapan, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Pembahasan topik lain seperti hilirisasi industri dan defisit anggaran, menurut Castro, belum semuanya tergambarkan secara detail, termasuk konsep apa yang akan ditawarkan para kandidat.

"Hampir semua calon menyampaikan program untuk menggali potensi sektor nonmigas sebagai solusi mengatasi defisit anggaran. Tapi, tidak ada yang mengutak-atik komposisi anggaran, misalnya terkait kebijakan mengurangi postur anggaran yang tidak urgen, seperti anggaran perjalanan dinas atau bansos sebagai bentuk efisiensi," jelas Castro.

Ia berharap pada gelaran debat berikutnya, kekurangan-kekurangan tersebut bisa diperbaiki, khususnya untuk para cagub-cawagub dalam menyampaikan ide, gagasan dan pemikirannya untuk membangun Kaltim lima tahun ke depan.

Acara debat Pilkada Kaltim gelar KPU yang masih akan digelar dua kali lagi, hendaknya bisa dimaksimalkan empat paslon.

"Harapannya melalui debat, masyarakat Kaltim bisa memahami program yang ditawarkan oleh cagub-cawagub sehingga mereka bisa menyalurkan aspirasi politiknya secara cerdas," kata Castro. (*)