Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) yang juga pemilik PT Lapindo Brantas dianggap tidak akan terhambat pencalonannya sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu Presiden 2014.
"Lumpur yang keluar dari sumur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas itu kan bencana alam," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, Martono, di Balikpapan, Sabtu, (15/10), di sela acara Silaruahim Nasional DPD Partai Golkar se-Indonesia.
Dalam kapasitasnya sebagai pemilik Lapindo Brantas, katanya, Ical jutru sudah bertindak melebihi kewajiban sebuah perusahaan untuk membantu mengatasi bencana alam tersebut.
"Beliau sudah mengeluarkan uang pribadi sampai Rp8 triliun dan menargetkan sudah akan menyelesaikan seluruh proses ganti rugi tanah dan properti masyarakat di kawasan itu dalam kwartal pertama 2012," katanya.
Bahkan, sekarang ini yang belum dibayar hanya mereka yang belum jelas surat-surat kepemilikan tanahnya, bahkan Golkar justru menang di daerah yang terendam genangan lumpur tersebut.
Golkar dipilih oleh masyarakat yang berterima kasih karena merasa sudah ditolong oleh pengusaha pemilik Grup Bakrie tersebut.
Ical dicalonkan sebagai calon presiden oleh para Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar dari 33 provinsi se-Indonesiayang berkumpul di Balikpapan dalam forum yang mereka sebut Silaturahim Nasional.
Selain sepakat mencalonkan Ical sebagai capres, mereka juga membentuk tim sukses mulai dari level nasional hingga tingkat desa dan kelurahan.
"Kami belajar dari pencalonan Pak JK (Jusuf Kalla) pada Pemilu 2009. Saat itu waktunya terlalu sempit sehingga kami tidak bisa maksimal," kata Mukmin Faisjal, Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.
Dengan waktu yang relatif cukup panjang sekarang, karena Pemilu masih sekitar dua tahun lagi, maka para Ketua-Ketua DPD ini sangat optimistis akan bisa berbuat maksimal dan mampu mengatasi semua hambatan pencalonan tersebut.
PT Lapindo Brantas adalah satu perusahaan dalam Grup Bakrie yang bergerak di bidang energi, yaitu minyak dan gas. Dalam satu konsesinya di wilayah Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, 29 Mei 2006, sumur yang digali Lapindo justru mengeluarkan lumpur, bukannya gas seperti yang diharapkan.
Keluarnya lumpur ini juga tak dapat dikendalikan dengan segera karena walaupun sumur sudah ditutup, tapi lumpur bertekanan tersebut tetap berhasil keluar melalui sejumlah rekahan.
Lumpur yang keluar hingga 10 ribu kubik per hari itu kemudian menggenangi hingga 16 desa, termasuk lahan produktif dan sejumlah pabrik, dan memaksa 25 ribu jiwa mengungsi.
Di Kalimantan Timur, Grup Bakrie juga dikaitkan dengan Kaltim Prima Coal, perusahaan tambang batubara raksasa yang disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan pengemplang pajak terbesar. (*)
Lapindo Tak Akan Hambat Ical Jadi Capres
Minggu, 16 Oktober 2011 3:03 WIB