DKISP Paser Kunjungi Diskominfo Surabaya

Kepala DKISP Paser Adi Maulana menerima cinderamata dari Kabid e-Government Diskominfo Kota Surabaya Yudo Febriadi (R Wartono/ANTARA Kaltim)

Kunjungan kerja ini dalam rangka perencanaan penerapan elektronik government atau e-gov di Kabupaten Paser,"

Tana Paser (ANTARA Kaltim) - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Paser melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi Informatika Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

"Kunjungan kerja ini dalam rangka perencanaan penerapan elektronik government atau e-gov di Kabupaten Paser," kata Kepala DKISP Paser Adi Maulana.

Rombongan DKISP diterima oleh Kepala Bidang e-Government Diskomifo Surabaya, Yudo Febriadi.

"Perwakilan dari setiap bidang di DKISP dan bagian perencanaan, perwakilan Bappeda, BPKAD, hadir dalam kunjungan kerja ini," kata Adi.

DKISP Paser lanjut Adi Maulana, akan banyak belajar penerapan e-government dari Diskominfo Kota Surabaya yang sudah banyak menjadi percontohan Diskominfo di Indonesia.

Sementara, Kabid e-Government Diskominfo Kota Surabaya Yudo Febriadi mengatakan, seluruh instansi di daerah itu sudah saling terhubung satu sama lain dalam penerapan e-government.

"Seperti e-Musrenbang, e-Budgeting, e-Project, e-Procurenment, e-Delivery, e-Controlling, e-Surat, semuanya sudah jalan di Kota Surabaya," reang Yudo.

Melalui aplikasi e-Musrenbang lanjut Yudo, Ketua RW bisa memasukkan usulan melalui aplikasi yang tersedia dalam e-gov.

Begitu pun penganggarannya, sistem lelang atau proyek lanjut ia, semuanya telah terkoneksi secara elektronik.

"Bahkan kinerja pegawai bisa langsung dimonitor Wali Kota, karena apabila pelayanan lambat, akan bisa terlihat melalui e-government," tutur Yudo.

Penerapan e-government tambah Yudo, membutuhkan perhatian serius Kepala Daerah dan Kepala SKPD.

Bahkan lanjut ia, setiap SKPD harus membuang ego sektoralnya, terkait transparansi data dan regulasi pelayanan setiap instansi, yang akan saling terkoneksi melalui e-gov tersebut.

"Kalau dulu, kami susah meminta data dari setiap SKPD. Tapi jika ada komitmen Kepala Daerah untuk penerapan e-gov, yang tujuan akhirnnya tidak lain untuk kepentingan masyarakat, maka setiap SKPD harus menyerahkan data dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat," ujar Yudo. (*)