Pemkab Penajam Berharap DPRD Setujui Pinjaman Dana

Penajam (ANTARA Kaltim) -  Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, berharap DPRD setempat menyetujui rancana peminjaman dana kepada PT Sarana Multi Infrastruktur sekitar Rp313 miliar untuk membiayai pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur karena anggaran daerah sudah tidak mencukupi.

"Pemerintah daerah sudah menyerahkan usulan terkait pinjaman dana kepada pihak ketiga itu," kata Pelaksana tugas Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang ketika ditemui di Penajam, Rabu.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menurut dia, berharap usulan peminjaman dana kepada PT SMI untuk membiayai pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur pada 2017 tersebut disetujui legislatif, karena kondisi keuangan daerah masih mengalami defisit.

"Peminjaman dana itu, salah satu alternatif yang diambil pemerintah daerah untuk menutupi pembiayaan proyek infrastruktur yang sedang dan akan dikerjakan," kata Nicko Herlambang.

"Rencananya ada empat proyek yang diajukan kepada PT SMI dengan nilai pinjaman mencapai Rp313 miliar," katanya.

Proyek tersebut, yakni dua proyek sedang berjalan dan dua proyek akan dikerjakan, di antaranya pembangunan tahap kedua jalan Riko menuju Pulau Balang, jalan Karang Jinawi, Kecamatan Sepaku dan jalan Jumaiyah, Kecamatan Penajam, serta akses jalan menuju Pelabuhan Benuo Taka.

"Awalnya pemerintah daerah mengusulkan sembilan proyek pembangunan infrastruktur, tetapi hanya empat proyek yang berpeluang bisa didanai oleh PT SMI," ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara telah melayangkan surat kepada PT SMI dengan harapan pinjaman dana tersebut dapat masuk pada anggaran 2017.

Usulan peminjaman dana kepada pihak ketiga untuk pembiayaan empat proyek infrastruktur tersebut tambah Nicko Herlambang, karena anggaran daerah pada 2017 masih belum mencukupi.

Dana pinjaman itu diperlukan sehubungan dengan menyusutnya APBD Kabupaten Penajam Paser Utara sebab perolehan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dari pemerintah pusat berkurang.

"Anggaran 2017 belum mencukupi untuk menjalankan seluruh program akibat dana bagi hasil dari pemerintah pusat dikurangi," ucapnya.(*)