Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengatakan Dinas Kehutanan Kaltim bersinergi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim melakukan sosialisasi program KB dan perhutanan sosial di Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser dari 23-27 Oktober 2016.
"Kita mencoba mensinergikan atau mengintegrasikan antara program-program kehutanan dengan BKKBN, tentunya orang bertanya apa hubungannya Kehutanan dengan BKKBN," katanya saat melakukan sosialisasi dengan kelompok tani dan masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam Badan Pengelolaan Hutan Lindung Sungai Wain (BPHLSW) dan Daerah Aliran Sungai Manggar di Agro Wisata kilometer 23 Balikpapan.
Ia menjelaskan program kehutanan dan program BKKBN sama-sama ingin memberdayakan dan mengajak masyarakat sekitar hutan yang kehidupannya kurang sejahtera untuk menjadi lebih sejahtera melalui program masing-masing. Langkah ini merupakan langkah strategis mengajak masyarakat sekitar hutan agar bisa menikmati dan merasakan langsung pembangunan.
Program perhutanan sosial mengajak masyarakat sekitar hutan untuk menjaga, melestarikan hutan , menggalakkan penanaman pohon dengan bentuk empat pola yakni, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa dan pola hutan kemitraan. Diyakini dengan pola-pola ini kesejahteraan masyarakat akan meningkat.
Menurutnya selama ini ada jarak antara masyarakat dengan pihak perusahaan, sehingga dengan adanya perhutanan sosial masyarakat di sekitar hutan diberdayakan. Dua puluh persen dari luas hutan dapat dipergunakan masyarakat untuk tanaman kehidupan misalnya tanaman palawija, cetak sawah , peternakan atau kolam ikan jadi masyarakat sekitar terberdayakan.
"Pola-pola itulah yang menjadi dasar pemerintah mengajak masyarakat dan pihak perusahaan untuk bersama-sama membangun kemitraan, sehingga masyarakat sekitar hutan bisa hidup sejahtera," katanya.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim Sukaryo Teguh Santoso menjelaskan tentang program - program BKKBN tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Ia mengatakan imege masyarakat sering keliru memahami program Keluarga Berencana (KB), mereka beranggapan , berbicara masalah KB pasti kontrasepsi, padahal program KB tidak hanya kontrasepsi, tetapi banyak hal seperti peningkatan SDM, kualitas hidup, kesehatan ibu dan anak dan peningkatan pendapatan keluarga.
Ditegaskannya bahwa program KB bukanlah membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran, agar kehidupan anak berkembang dengan baik, tercukupi kebutuhan gizi, kesehatan, pendidikan dan kasih sayang orang tua. Jika banyak anak akan sulit untuk mencukupi kebutuhannya.
"Kaltim memiliki wilayah cukup luas dengan jumlah penduduk saat ini sekitar sekitar 3,3 juta jiwa, jika dibanding dengan penduduk di pulau Jawa jauh lebih sedikit. Bukan berarti Kaltim harus banyak penduduk tetapi Kaltim harus memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas , mampu bersaing dan membangun keluarga yang berwawasan lingkungan," kata Teguh (*)
