Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar,
Hetifah Sjaifudian menyampaikan aspirasi masyarakat di daerah
perbatasan kebutuhan akses komunikasi, sarana transportasi, dan
fasilitas pendamping desa.
"Warga di desa daerah perbatasan sangat membutuhkan akses komunikasi
atau internet desa. Selain itu, juga butuh kendaraan sungai karena
akses mereka melewati sungai. Para pendamping di sana juga membutuhkan
kendaraan untuk mobilitas," kata Hetifah di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan itu, saat rapat kerja Komisi II DPR dengan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hetifah menyarankan agar Kemendes PDTT yang kini menjadi mitra
Komisi II membuat "database" yang menginventarisasi potensi sumber daya
desa.
Dia juga mendorong Kemendes untuk menjadi motor pembangunan desa dengan kementerian lain.
"Kemendes harus kementerian sentral untuk membangun desa sehingga
harus memaduserasikan program lintas kementerian," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyinggung Layanan Berbasis
Komunitas yang merupakan inisiatif perempuan dalam hal pencegahan
terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penanganan korbannya.
Dia menilai, layanan itu perlu didukung pemerintah karena selama ini mereka mandiri dalam hal pendanaan dan pengelolaannya.
"Layanan ini telah tersebar di lebih dari 100 desa di pulau Jawa,
Nusa Tenggata Timur, dan kepulauan Sumatera, dan telah berhasil
menangani 16.000 kasus," tuturnya.
Selain itu, Hetifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja
Mendes yang dipaparkan dalam rapat tersebut seperti program prioritas
yang didanai oleh anggaran dana desa dan pemetaan keberagaman desa
se-Indonesia.
Dia juga mengingatkan bahwa tugas Mendes sangat berat karena harus mengatur lebih dari 70 ribu desa. (*)
Hetifah Sampaikan Aspirasi Masyarakat Daerah Perbatasan
Jumat, 7 Oktober 2016 11:04 WIB