Pemerintah Alokasikan Rp1,55 Miliar Kelola BOS Kaltim

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah melalui kementerian terkait mengalokasikan anggaran senilai Rp1,55 miliar pada 2015 untuk pelatihan tata kelola pemanfaatan dana program Bantuan Operasional Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur.

"Dana Rp1,55 miliar itu untuk 577 SMP yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim, sehingga masing-masing sekolah mendapat jatah Rp2,7 juta untuk pelatihan mengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)," ujar Kepala Bidang Pembinaan SMP dan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim Deslan Nispayani di Samarinda, Jumat.

Sebenarnya, lanjut dia, jumlah SMP baik negeri maupun swasta di Provinsi Kaltim sebanyak 582 sekolah, sehingga masih ada lima SMP yang belum menerima biaya untuk pelatihan pengelolaan BOS. Namun. dari lima SMP itu, ada beberapa sekolah yang menolak menerima BOS.

Bagi sekolah yang menolak menerima BOS tidak wajib mengikuti pelatihan, tetapi sekolah yang menerima BOS tetapi belum mendapat jatah Rp2,7 juta untuk pelatihan, jika sekolah terkait mau, maka pelatihannya boleh bergabung ke sekolah lain.

"Bisa juga biaya operasional pelatihan pemanfaatan BOS bagi sekolah yang belum menerima biaya pelatihan diambilkan dari BOS, namun harus sekolah yang memiliki banyak siswa supaya tidak terlalu berdampak pada pengurangan biayanya," ujarnya.

Dalam pelatihan yang biayanya dari dana dekonsentrasi APBN ini, lanjut Deslan, Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim hanya sebagai fasilitator, sedangkan yang berkewajiban menyelenggarakan adalah dinas pendidikan di masing-masing kabupaten/kota yang narasumbernya telah dilatih bulan sebelumnya.

"Kami minta kabupaten/kota segera melapor ke provinsi tentang penerimaan biaya untuk pelatihan tata kola pemanfaatan BOS. Setelah itu, mereka wajib menyelenggarakan pelatihan karena dana sudah mereka terima," ucap dia.

Menurut Deslan, pelatihan tata kelola penggunaan dana BOS dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi pada 2014, secara nasional masih banyak sekolah yang salah persepsi terhadap pemanfaatan BOS, meskipun petunjuk teknisnya sudah ada.

"Berdasarkan pengalaman yang ada dan dari hasil evaluasi pada 2014 itulah, kemudian Kemendikbud memprogramkan untuk pelatihan tata kelola pemanfaatan BOS, supaya ke depan pemanfaatannya tidak salah sasaran," ujarnya. (*)