Samarinda (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Kaltim membahas tentang koordinasi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, Senin (26/10).
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub mengatakan, melalui pertemuan ini Komisi IV ingin mendapatkan informasi dan gambaran tentang pagu indikatif yang sudah dialokasikan TAPD kepada Disdik Kaltim, serta berapa persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung atau operasional untuk tahun 2021.
“Terutama kaitannya dengan konsep apa yang sudah dirancang untuk proses pembelajaran untuk tahun ajaran 2021-2022, karena dalam masa pandemi ini proses belajar mengajar masih menggunakan cara daring,” kata Rusman.
Dia menambahkan, terkait dengan kebudayaan yang masuk dalam lingkup Disdik, yang saat ini kurang mendapat sentuhan alokasi anggaran. Seperti cagar budaya dan juga manajemen pengelolaan museum dan taman budaya.
“Kenapa ini kami sampaikan, karena penggiat di sektor itu sangat intens menyampaikan di Komisi IV,” bebernya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Disdik Kaltim Anwar Sanusi mengatakan bahwa untuk sementara ini Disdik belum mempunyai pagu anggaran untuk disampaikan, karena belum mendapat kepastian soal anggaran untuk Disdik.
“Terkait dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung, masih belum jelas, semoga 2021 tidak ada covid, namun bila masih ada covid, saya ada rekanan yang akan membantu ke pusat,” ujar Anwar.
Kemudian lanjutnya, untuk cagar budaya sudah ada kerjasama dengan Balai Cagar Budaya, dan tahun ini di anggaran perubahan akan membuat pelabuhan dari Sangkulirang-Mangkalihan.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ely Hartati Rasyid, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin, dan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh, Jawad Sirajuddin, dan Abdul Kadir Tappa.
