Samarinda (ANTARA Kaltim) - Penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2016 harus lebih mengedepankan permasalahan yang dianggap prioritas.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi I DPRD Kaltim Siti Qomariah, didampingi anggota Komisi Yacob Manika saat rapat dengar pendapat bersama Biro Pemerintahan dan Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama Provinsi Kaltim dalam rangka pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2016 beberapa waktu lalu.
“Harapan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan anggaran tahun 2016 terhadap mitra kerja dapat tersusun dengan baik dengan lebih mengedepankan skala prioritas dengan anggaran secara realistis,†katanya.
Sofian Noor, Kepala Bagian Penataan Wilayah mengatakan, Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama memiliki empat program dan tujuh kegiatan kerja dengan pagu anggaran keseluruhan Rp 9,27 miliar.
Penyusunan pagu anggaran mengacu kepada rencana strategi (renstra). Namun, pagu anggaran tersebut belum mengakomodasi Pulau Balag-balagan yang, sehingga mengakibatkan persoalan serius yang harus terselesaikan.
Selain itu, Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama juga menginginkan adanya penambahan dana terhadap bimbingan teknis (bimtek) dalam meningkatkan sumber daya manusia.
“Berbagai macam tuntutan masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah tersebut menginginkan agar permasalahan ini segera tuntas. Oleh sebab itu, kami meminta bantuan dari DPRD Kaltim untuk dapat mencarikan solusi permasalahan pulau tersebut,†kata Sofian Noor.
Menurut Qamay --- sapaan akrab Siti Qomariah, Pulau Balag-balagan merupakan persoalan krusial yang harus segera terselesaikan dan membutuhkan biaya ke Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya. Akselerasi pembangunan Kaltim menuju lebih baik tampaknya harus diusung dengan mengedepankan skala prioritas.
“Apakah bisa untuk lebih mengedepankan permasalahan yang dianggap prioritas terlebih dahulu ? Sehingga akan terjadi akselerasi pembangunan lebih bagus untuk Kaltim. Komisi I akan segera melaporkan kepada ketua serta teman-teman agar dapat segera mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang bersifat urgen maupun permasalahan lain yang belum tuntas,†imbuhnya. (Humas DPRD Kaltim/adv)
