DPRD Kaltim Pertanyakan Penyelesaian Pembangunan KIPI Maloy

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi III DPRD Kalimantan Timur mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi setempat dalam penyelesaian pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Agus Suwandy di Samarinda, Selasa, mengatakan setiap tahun Pemprov Kaltim selalu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan KIPI Maloy, namun hingga kini perkembangan pembangunannya belum pernah dilaporkan.

"Sebaiknya diselesaikan dulu, kalau memang membutuhkan dana, berapa kebutuhannya? Tapi, kami harus tahu progresnya seperti apa dan kondisinya bagaimana," kata Agus Suwandy saat rapat koordinasi Komisi III bersama jajaran Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan, Balitbangda dan BLH Provinsi Kaltim.

Agus mendesak Pemprov Kaltim untuk segera menyelesaikan proyek pembangunan KIPI Maloy sebelum masa jebatan Gubernur Awang Faroek Ishak berakhir pada 2018.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Herwan Susanto menambahkan bahwa pembangunan suatu kawasan industri atau pelabuhan tidak semudah membalik telapak tangan, karena permasalahan yang dihadapi sangat kompleks.

"Subtansi dari kawasan industri ataupun KIPI Maloy adalah pelabuhan itu sendiri," ujarnya.

Menurut Herwan, pembangunan sebuah pelabuhan memiliki banyak aspek, semisal studi kelayakannya. Apakah di lokasi itu sudah dibuat industri atau pelabuhan, karena diperuntukkan sebagai kawasan industri skala global.

"Dalam upaya mendapat formulasi terbaik terkait pembangunan, hendaknya kita duduk bersama secara lebih intens, karena tidak mudah dapat merampungkan proyek berskala besar ini. Jangan sampai banyak yang dikorbankan, terutama anggaran dari APBD," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim RUsmadi mengungkapkan bahwa proyek KIPI Maloy tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan pendanaan dari APBN dan pihak swasta.

Ia menjelaskan bahwa dalam perencanaannya, pemerintah sudah lebih dahulu melakukan peninjauan proyek dengan harapan dapat diketahui seberapa banyak anggaran yang akan digelontorkan.

Selain itu, telah ada evaluasi ulang, apakah setelah tinjauan statusnya sudah layak bangun.

"Terpenting dari semua itu, pola penganggaran, pembangunan dan peruntukkannya juga harus sangat matang. Jangan sampai proyek yang menelan anggaran hingga triliunan rupiah itu berakhir mangkrak," kata Rusmadi. (*)