Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meminta percepatan realisasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam upaya mewujudkan target serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun 2025 dapat tercapai.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kaltim, Ujang Rachmad di Samarinda, Jumat, menjelaskan total APBD Kaltim Tahun 2025 sebesar Rp20,9 triliun, dan sekitar 28,5 persen atau Rp5,98 triliun harus direalisasikan melalui pengadaan barang dan jasa.
Rinciannya, PBJ melalui tender 262 paket senilai Rp1,217 triliun, dengan 2 paket belum selesai. Kemudian PBJ melalui e-Purchasing sebanyak 7.135 paket senilai Rp4,122 triliun, dengan 43 persen paket belum berjalan.
Pengadaan langsung dan penunjukan langsung sebanyak 9.016 paket senilai Rp649,47 miliar, dengan 48 persen paket belum dieksekusi.
“Kalau semua ini terhambat, dampaknya bukan hanya pada realisasi anggaran, tetapi juga pelayanan publik. Belanja pemerintah punya multiplier effect (dampak berantai) besar terhadap ekonomi daerah,” kata Ujang pada kegiatan pelatihan kompetensi pengadaan barang dan jasa level 1 berbasis Massive Open Online Course (MOOC).
Menurut Ujang, rendahnya progres pengadaan akan berdampak pada pencapaian program prioritas Gubernur Kaltim.
Ia mengharapkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk segera menyelesaikan paket yang tertunda, mengidentifikasi hambatan, dan berkoordinasi dengan Biro PBJ.
“Jangan tunggu Desember untuk menyelesaikan ribuan paket yang tertunda. Kalau ada masalah, komunikasikan segera. Biro PBJ siap membantu 24 jam,” kata Ujang.
Ujang menambahkan, pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi juga penggerak ekonomi.
"Melalui belanja pemerintah, lapangan kerja terbuka, usaha lokal bergerak, dan ekonomi masyarakat terangkat. Jadi ini bukan pekerjaan administratif biasa, tetapi memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas,” jelasnya.
