Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komisi IV DPRD Kalimantan Timur meminta bangunan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta bisa segera direnovasi dan disesuaikan dengan bentuk bangunan tradisional suku di daerah setempat.
Menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Rita Artaty Barito di Samarinda, Rabu, anjungan di TMII merupakan ciri khas budaya Kaltim yang dikenalkan kepada masyarakat seluruh Indonesia dan bahkan mancanegara.
"Tidak boleh dibiarkan Anjungan Kaltim sebagai ikon daerah diubah menyalahi ciri khas kedaerahan. Ini sama saja tidak menghargai budaya Kaltim. Kalau itu terjadi, kesalahannya pada orang-orang yang kurang kompeten mengelola," tegas Rita saat rapat dengan Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Kaltim.
Rapat yang berlangsung di lantai tiga gedung DPRD Kaltim itu dihadiri pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kaltim dan tokoh ada Dayak Benuaq Elisason.
Rita menjelaskan Anjungan Kaltim di TMII sempat mengalami pemugaran pada 2004, namun pengerjaannya menuai masalah karena bentuk bangunan sudah melenceng dari budaya dan ciri khas daerah.
"Makanya kami meminta segera dilakukan renovasi ulang, supaya Anjungan Kaltim di TMII itu bisa mencerminkan lagi Budaya Benua Etam," tambahnya.
Menurut Rita, renovasi yang melenceng dari Budaya Kaltim, salah satunya tidak menggunakan sirap untuk atap bangunan, tetapi memakai bahan lain.
"Adat Kaltim harus dipertahankan keasliannya. Jangan ada alasan-alasan yang tidak masuk akal, apalagi jika mengatakan sekarang susah mencari atap berbahan sirap. Sementara beberapa anjungan milik daerah Sulawesi kabarnya memesan atap sirap dari Sangatta (Kutai Timur)," paparnya.
Dari rapat tersebut, disepakati untuk melakukan pembenahan pada SKPD seperti Kantor Penghubung di Jakarta dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus sebagai pengelola Anjungan Kaltim di TMII.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Safuad berharap pembentukan UPTD bisa lebih fokus menangani pengelolaan serta pemeliharaannya.
"Yang tidak boleh dilangkahi dalam setiap detail yang berkaitan dengan adat dan budaya harus berkonsultasi dengan Dinas Pariwisata agar kejadian seperti sekarang tidak terulang," katanya. (*)
