Sangatta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) gencar melaksanakan program penurunan stunting di tengah efisiensi anggaran.
"Tidak ada efisiensi untuk kegiatan penurunan stunting. Kami harus maksimalkan setiap program untuk menekan angka stunting," kata Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, usai kegiatan Cap Jempol Penurunan Stunting di Sangatta, Rabu.
Ia menyebutkan program penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional. Oleh karena itu Pemkab Kutim berkomitmen mendukung seluruh program secara finansial maupun kebijakan.
Mahyunadi mengimbau kepada setiap kepala dinas untuk menjadi orang tua asuh bagi anak dengan resiko stunting.
"Minimal satu kepala dinas mengangkat tiga anak asuh," katanya.
Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti arahan dari wakil bupati terkait satu kepala dinas tiga anak asuh.
"Kami akan menyusun rencana program tersebut, kemudian menjemput bola ke setiap kepala dinas untuk menawarkan data anak stunting yang harus di asuh," katanya.
Dia mengungkapkan hingga akhir tahun 2024 angka anak stunting di Kutim sebanyak 1.895 anak. Dari 18 kecamatan, Kecamatan Sandaran merupakan yang paling sedikit hanya 19 anak dan Kecamatan Bengalon jadi terbanyak sebanyak 300 lebih anak stunting.
"Saat ini kami sudah memulai, saya selaku kepala dinas DPPKB sudah mempunyai anak asuh," katanya.
