Balikpapan (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengingatkan dengan tegas seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi kepentingan pribadi atau kelompok.
"Jangan main-main dengan APBD, karena perencanaan dan penganggaran adalah pondasi tata kelola pemerintahan, jika pondasinya retak, maka seluruh bangunan akan rapuh," kata Gubernur Rudy Mas'ud saat membuka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran APBD di Balikpapan, Kamis.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret setelah Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru tadi.
Menurutnya, APBD adalah instrumen utama pembangunan yang berisi harapan masyarakat untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial.
Setiap rupiah dalam APBD harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Timur, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Gubernur menyadari bahwa publik saat ini semakin kritis dan menuntut transparansi, sehingga keterbukaan data APBD bukan lagi pilihan melainkan sebuah kewajiban.
Ia menyebutkan, indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) Kaltim kini berada di angka 73,22, masih di bawah rata-rata nasional sebesar 76.
Pemerintah provinsi menargetkan ke depan skor MCP Kaltim harus mampu menembus angka 80 atau lebih.
Kunci untuk mencapai target tersebut, lanjutnya, ada pada proses perencanaan dan penganggaran yang benar sejak awal agar pelaksanaannya lebih mudah diawasi.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi untuk menghapus praktik lama seperti mark-up dan program fiktif, serta memastikan anggaran berpihak pada rakyat.
APBD harus difokuskan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan infrastruktur konektivitas.
"Kami ingin OPD menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan," tegasnya.
Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk tidak ragu mengikuti pedoman dari KPK dan BPKP agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.
Perencanaan anggaran harus berbasis data dan berorientasi pada hasil (outcome oriented), bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran.
Melalui tata kelola keuangan yang baik, Gubernur optimistis visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" dapat terwujud.
