Samarinda (ANTARA) - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat di Samarinda, Kalimantan Timur, telah dijadwalkan pada 30 September 2025 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dan SMA 16 Samarinda.
"Jadwal ini disesuaikan karena masih ada beberapa persiapan sarana fisik yang harus dipenuhi, seperti bantal, selimut, dan perlengkapan lainnya," kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Achmad Rasyidi di Samarinda, Senin.
Rasyidi mengungkapkan pelaksanaan program ini di Kaltim telah dimulai di Samarinda. Program ini tersebar di tiga lokasi yaitu SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).
"Program Sekolah Rakyat ini adalah program yang diinisiasi langsung oleh Presiden untuk anak-anak yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," jelas Rasyidi saat menjadi pembicara pada dialog publik dengan tema Kesiapan Sekolah Rakyat Tahap 1 C di Kaltim.
Sasaran utama program ini, lanjutnya, adalah anak-anak dari Desil 1 dan Desil 2, yaitu kelompok paling miskin dalam DTSEN, terutama mereka yang sudah tidak terdaftar di Dapodik alias putus sekolah.
Tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan pendidikan gratis secara penuh, termasuk seragam, perlengkapan sekolah, dan makanan.
Saat masuk asrama, kata dia, ada wali asrama, petugas keamanan, dan CCTV yang terhubung langsung ke kementerian pusat untuk memastikan keamanan siswa.
Menurut Rasyidi, proses pendaftaran peserta didik di SMA Negeri 16 terus berjalan. Hingga saat ini, satu rombongan belajar (rombel) telah terisi 24 orang, masih kurang satu untuk mencapai kuota penuh. Validasi data pendaftar akan dilakukan hari ini.
Sementara itu di tingkat SD, dari kuota 50 orang dalam satu rombel, baru 19 orang yang mendaftar sehingga masih kekurangan 31 orang.
"Proses pendaftaran akan terus dibuka dan setiap usulan atau masukan dari masyarakat akan melalui tahap validasi terlebih dahulu," katanya.
Di BPVP, terdapat satu rombel untuk SMA, satu rombel untuk SMP, dan dua rombel untuk SD. Saat ini rombel SMA dan SMP sudah terpenuhi, sementara rombel SD masih membutuhkan tambahan peserta.
"Kami akan terus berupaya. Jika ada usulan atau informasi dari masyarakat mengenai anak yang putus sekolah dari keluarga tidak mampu, kami akan segera melakukan verifikasi dan validasi lapangan," katanya.
Selain Samarinda, beberapa kabupaten/kota lain di Kaltim seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, dan Bontang, juga telah mengajukan proposal Program Sekolah Rakyat ke kementerian. Saat ini mereka tinggal menunggu validasi dan peninjauan lapangan.
Program Sekolah Rakyat ini membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kerja sama semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan sukses dan membantu anak-anak Indonesia meraih masa depan yang lebih baik.
