Sangatta (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah mendata sebanyak 15 ribu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai calon penerima program sekolah rakyat.
"Kami akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap 15 ribu anak, untuk bersedia masuk sekolah rakyat yang merupakan program Kementerian Sosial RI," ucap Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutim, Ernata Hadi Sujito, di Sangatta, Senin (10/11).
Dia menjelaskan program sekolah rakyat bertujuan menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Dengan menyasar anak-anak dari kategori desil satu dan dua dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Ia mengatakan sekolah rakyat di Kutai Timur akan menampung anak-anak mulai dari tingkatan SD, SMP, hingga SMA dalam satu kompleks.
Seluruh kebutuhan siswa, mulai pakaian, perlengkapan belajar, hingga tempat tinggal di asrama, akan ditanggung pemerintah pusat.
Ernata mengungkapkan saat ini pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas menyiapkan lahan seluas lima hektare di Jalan Simono, Sangatta Utara.
Lokasi pembangunan tersebut sedang dikaji lintas instansi, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan dan Pemukiman, Badan Pengelola keuangan dam Aset Daerah (BPKAD) dan Pertanahan.
“Kalau kajian sudah selesai, baru kita usulkan ke Kementerian Sosial. Setelah itu, Kementerian Sosial akan survei lahan, baru ditentukan oleh pusat layak atau tidaknya” jelasnya.
Lanjutnya, dalam memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga miskin dan miskin ekstrem, pihaknya segera melakukan komunikasi pembangunan sekolah rakyat bersama kementerian.
Ernata menambahkan pihak pemerintah daerah hanya melakukan penyiapan lahan serta data peserta pendidikan. Terkait kebijakan dan kurikulum sudah diatur oleh pemerintah pusat
"Kalau sudah clear persiapan sekolah rakyat, segera akan kami ajukan untuk pembangunan di tingkat kementerian," ujarnya.
