Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat menyambut program Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan penyesuaian harga pasokan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai 17 Februari 2025.
Deputi Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN) Tigor Pangaribuan pada Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin, mengungkapkan bahwa Kaltim memerlukan dukungan atas bahan pangan, khususnya sayur mayur.
Sebab, lanjutnya, pasokan sayur-mayur sebagian besar didatangkan dari Pulau Jawa. "Padahal, satu satuan pelayanan MBG memerlukan 300 kilogram sayur sekali masak untuk 3.000 anak," katanya.
Dari BGN sebenarnya akan memberikan anggaran kurang lebih Rp15.000 per anak. Namun, wilayah Kaltim memiliki indeks kemahalan terkait harga bahan pangan.
Tigor menyarankan agar untuk seluruh daerah bisa memberikan bukti pembelian bahan pangannya. "Kita perlu minta bukti-bukti pembeliannya supaya nanti kalau perlu lakukan penyesuaian ada dasarnya," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut keinginan Presiden, karena yang dibutuhkan oleh Kaltim ialah pasokan bahan pangan.
"Karena mengolah di sisi pasokan, sebab sisi permintaan sudah ada. Permintaan ada yang bayar Rp15.000. Tinggal sisi pasokan didorong lagi nih. Kalau kemudian pemasok tidak siap di tingkat lokal, pasti akan mengambil daerah lain," kata Akmal.
Akmal mendorong agar bahan pangan yang digunakan adalah bahan pangan lokal, sehingga bisa mereduksi biaya transportasi. Walaupun hal tersebut menjadi tantangan tersendiri.
"Konsekuensinya kita akan memperkuat pertanian kita. Tinggal meningkatkan budaya agraris, ini PR kita," ungkapnya.
Akmal menambahkan untuk tahap awal, pihaknya fokus pada 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada. Kemudian, secara bertahap akan ditingkatkan hingga mencapai 450 satuan pelayanan di seluruh Kaltim.
Pemprov Kaltim juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Polda, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pelaku usaha pertanian untuk mendukung ketersediaan bahan pangan lokal.
"Kita menggerakkan sentra-sentra pertanian kita. Jangan lagi bahan pokok pangan dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi. Ini kan tantangan buat kita," ujar Akmal.
