Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur menyatakan bahwa Program Bedah Rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat merupakan salah satu upaya untuk menurunkan kemiskinan.
"Ini karena ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik yang dipergunakan untuk menentukan keluarga miskin, di antaranya adalah lantai rumah dari tanah/ kayu murahan, dinding rumah dari bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak memiliki fasilitas buang air besar," kata Bupati Kukar Edi Damansyah di Tenggarong, Rabu.
Dia menjelaskan, jika rumah tidak layak huni ini dilakukan bedah rumah kemudian menjadi layak huni, maka akan berkurang kriteria kemiskinan, sedangkan kriteria yang lain untuk menekan kemiskinan dilanjutkan oleh pemda melalui program Rumah Besar Penanggulangan Kemiskinan (RBPK).
Program bedah rumah menjadi rumah layak huni (RLH) oleh Baznas Kukar pada 2024 telah dilaksanakan sebanyak tujuh rumah, tersebar di Desa Melayu ada empat unit rumah, di Bangkinang Loa Tebu dua unit, dan di Sumber Sari Loa Kulu satu unit rumah.
Rumah yang dibedah tersebut pun telah ditempati oleh pemiliknya, bahkan sudah lengkap dengan listrik dan air bersih, sehingga penerima manfaat sudah bisa menikmati penerangan dan layanan air layak konsumsi.
Karena itu, bupati mengapresiasi Baznas Kukar dan pihak terkait lain karena melaksanakan program yang terintegrasi dengan program RBPK, sehingga penanggulangan kemiskinan bukan hanya dilakukan oleh Pemkab Kukar, tapi juga pihak lain dan dunia usaha turut membantu.
Sedangkan untuk program RBPK, pada 2024 secara umum berjalan secara baik, kemudian pada 2025 telah ditetapkan sebanyak 21 jenis kegiatan dengan target penerima manfaat sebanyak 15.437 penerima.
Kemudian melanjutkan sosialisasi program RBKP, penguatan aplikasi RBKP dengan menambah fitur pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan RBPK, evaluasi pelaksanaan program, pendekatan hasil dan dampak program, meningkatkan komunikasi dan keaktifan organik pemerintah dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha.
"Program rumah besar penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik, dibuktikan dengan terus bertambahnya sejumlah program yang bergabung di dalamnya, karena integrasi dan sinergi antar-program dapat mempercepat mengatasi beragam masalah kemiskinan," katanya.
