Samarinda (ANTARA Kaltim) - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Timur menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk menentukan pengelona Blok Mahakam setelah berakhirnya masa kontrak kerja sama dengan Total E&P Indonesie pada 31 Maret 2017.
"Siapapun pengelolanya kami tidak menjadi masalah, apakah dikembalikan tetap dikelola Total E&P Indonesie atau PT Pertamina (Persero), pasti kami para pemuda hanya ingin ada kontribusinya untuk rakyat Kaltim," kata Ketua KNPI Kaltim Khairudin di Samarinda, Minggu.
Ia mengatakan yang menjadi perhatian Pemuda Kaltim saat ini hanyalah terkait dengan keadilan pemerintah pusat kepada Provinsi Kaltim yang sudah menyumbang devisa negara sekitar ratusan triliun rupiah setiap tahun untuk negara.
Pemuda Kaltim melalui KNPI berharap pemerintah pusat peduli kepada rakyat di daerah ini dengan memberikan sebagian porsi hak kepemilikan saham kawasan Blok Mahakam kepada Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut dia cukup rasional bila daerah penghasil devisa negara tersebut diberikan hak untuk memiliki sebagian saham perusahaan yang mengelola Blok Mahakam tersebut, tentunya sesuai dengan aturan main yang berlaku.
"Berapapun porsinya terserah pemerintah pusat, apakah 10 persen atau 20 persen, yang pasti kekayaan yang ada di Kaltim ini harus bisa dirasakan oleh rakyat, bukan semuanya dibawa ke pusat," kata Khairuddin.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah berjuang untuk mendapatkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pemerintah pusat, namun sayangnya belum ada tanggapan positif.
Dia mengatakan justru beredar kabar bahwa pemerintah pusat akan memutuskan pengelola Blok Mahakam diakhir tahun 2014 ini, dengan mengabaikan usulan saham kepemilikan oleh Pemprov Kaltim.
"Mumpung saat ini belum diputuskan resmi, kami semua organisasi kepemudaan yang ada di Kaltim ini akan merapatkan barisan, untuk memperjuangkan hak kepemilikan saham tersebut kepada pemerintah pusat,"kata Khairudin. (*)
