Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar bidang Organisasi dan Pengurus Daerah Mahyuddin menyatakan partainya tetap teguh pada keyakinan untuk memperjuangkan pemilihan kepala daerah (pilkada) lebih baik dipilih oleh DPRD.
"Kami memperjuangkan prinsip kebenaran yang kami yakini. Bukan ikut-ikutan. Jadi urusan kalah menang pada pemungutan suara, kita siap menghadapi," katanya di Balikpapan, Jumat.
Mahyuddin berada di Balikpapan untuk menghadiri acara orientasi bagi anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota se Kalimantan Timur di Balikpapan.
Ia mengatakan, meskipun Fraksi Partai Demokrat yang semula mendukung Pilkada oleh DPRD, kini berbalik mendukung Pilkada langsung oleh rakyat, Koalisi Merah Putih yang menginginkan Pilkada oleh DPRD tak terpengaruh.
Mahyuddin yang berasal dari Kutai Timur mengaku tetap yakin RUU itu tetap akan lolos dengan pasal-pasal yang mengatur Pilkada oleh DPRD.
"Kami tetap yakin meloloskan RUU itu. Golkar tetap tidak berubah, tetap pada komitmen," katanya.
Dia mengatakan partainya juga menolak usulan jalan tengah, yaitu hanya gubernur (yang juga wakil pemerintah pusat di daerah) yang dipilih oleh DPRD, sementara bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat.
"Kami tidak dalam kapasitas berunding untuk mencari win-win solution," katanya.
Mahyuddin menjelaskan mengapa pemilihan kepala daerah diusulkan kembali melalui DPRD, karena selain lebih efisien, calon yang diusung partai politik tidak dibebani biaya sehingga tidak memicu timbulnya korupsi. Pemilihan melalui DPRD juga menghilangkan konflik horizontal atau konflik antar masyarakat.
"Pemilihan seperti ini juga sesuai dasar negara kita, yaitu Sila keempat Pancasila> Jadi rakyat mewakilkan kepada DPRD untuk memilih pemerintah," ujarnya.
Tentang praktik politik uang yang mungkin sekali digunakan oleh calon kepala daerah, Mahyuddin berpendapat itu bisa dihilangkan dengan mengawasi ketat para anggota DPRD sejak 6 bulan sebelum Pilkada berlangsung.
Menurut dia KPK akan lebih mudah mengawasi karena yang diawasi hanya sejumlah anggota DPRD, bukan seluruh rakyat. (*)
