Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar pemutaran film "Tepatilah Janji" pada salah satu bioskop di Samarinda, Kalimantan Timur sebagai bagian dari kampanye membangun Pilkada yang cerdas.
Anggota KPU RI August Mellaz di Samarinda, Senin malam, mengatakan bahwa pemutaran film ini merupakan bagian dari komitmen KPU untuk mendekati Pemilu dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
"Pemilu bukan hanya soal pergantian pemerintahan, tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan," ujarnya.
Film ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya yang diproduksi saat Pemilu 2024 berjudul. Nonton bareng film tersebut juga dihadiri penulis skenario Alim Sudio dan juga para pemain terlibat, di antaranya Bima Zeno, Kevin Abani, dan Udik.
August menambahkan bahwa film ini mengandung pesan penting tentang komitmen kepemimpinan dan pentingnya memenuhi janji kepada masyarakat.
"Kami tidak pernah membayangkan bahwa film yang diproduksi oleh lembaga seperti KPU bisa merangkul berbagai elemen masyarakat dan menyampaikan pesan yang kuat," kata August.
Film ini akan diputar di beberapa kota di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Malang, NTT, hingga Bali. August berharap bahwa film ini dapat memberikan edukasi dan inspirasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada.
Penulis skenario film "Tepatilah Janji," Alim Sudio mengungkapkan bahwa proses penulisan skenario film ini melibatkan masukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurutnya, berbagai isu terkait Pilkada dan Pemilu berhasil diterjemahkan ke dalam skenario berkat masukan dari KPU.
"Selain isu-isu tentang Pilkada, ada satu hal yang membuat saya merasa gembira, yaitu kesadaran masyarakat terhadap Pemilu saat ini sangat tinggi. Media sosial dan berbagai platform lainnya membuat isu-isu Pemilu masuk ke dalam lingkup keluarga," papar Alim saat berjumpa penonton di studio bioskop Samarinda.
Alim menambahkan bahwa film ini tidak hanya membahas isu-isu Pilkada, tetapi juga menggambarkan bagaimana isu-isu tersebut dapat dirasakan sebagai isu keluarga.
"Persoalan Ibu Pertiwi dan perjanjian adalah cerminan dari hubungan masyarakat dan pemerintah," jelasnya.
Film ini juga diharapkan dia dapat menjadi alat bagi KPU untuk menyampaikan pesan-pesan tentang proses pemilihan yang baik.
"KPU adalah sebuah institusi besar dengan tugas yang luar biasa karena pesertanya seluruh rakyat Indonesia. Film ini bisa membuat KPU lebih bersemangat dalam menyelenggarakan kegiatan Pilkada," tutur Alim.
Dengan demikian, tambah Alim, film ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada.
