Kehumasan Pemerintah Harus Siap Menghadapi Komunitas Asean

Balikpapan (ANTARA Kaltim) -  Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Freddy H Tulung mengatakan sudah siapkah Indonesia menjadi bagian dalam komunitas Association of South East Asian Nations (ASEAN).

Apa yang diperoleh masyarakat Indonesia dengan terbentuknya komunitas masyarakat Indonesia dengan terbentuknya tersebut. Padalnya, masing-masing negara ASEAN memiliki perbedaan satu sama lain seperti sistem politik, kondisi sosial masyarakat, tingkat pembangunan dan ekonomi, bahkan kualitas sumber daya manusia, katanya.

"Peran Humas Pemerintah sangatlah penting dan harus lebih intensif untuk mensosialisasikan terkait ASEAN atau pun komunitas ASEAN 2015. Upaya intensif dilakukan mengingat minimnya pengetahuan masyarakat dimana masih banyak anggota masyarakat yang belum familiar dengan nama ASEAN," kata Freddy bicara pada forum Humas yang bertema "Kesiapan Kehumasan Pemerintah dalam Menghadapi Komunitas ASEAN" di Balikpapan, Kamis.

Komunitas ASEAN akan dimulai pada 31 Desember 2015. Penetapan tersebut dilakukan para pemimpin sepuluh negara ASEAN pada KTT ASEAN ke 21 di Kamboja.

Esensi komunitas ini ingin menciptakan kawasan berpandangan ke depan, hidup dalam damai, stabil dan makmur, terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan dinamis dan komunitas peduli. Titik pilarnya tiga aspek yaitu politik keamanan, ekonomi dan sosial budaya.

Sementara itu, Ketua Bakohumas, Dedet Surya Nandika mengungkapkan peran Humas Pemerintah dalam komunitas ASEAN 2015 menjadi strategis.

"Salah satunya, kemampuan mensinergikan diseminasi informasi publik melalui penyediaan informasi di ruang publik komunitas ASEAN dan manfaatnya bagi masyarakat," kata Dedet Surya.

Harapannya jaringan komunikasi kemitraan yang dimiliki maka masyarakat dapat mengetahui, memahami dan mendukung komunitas ASEAN 2015. Selain itu, pemangku kepentingan juga melakukan agenda setting terkait kebaikan dan kinerja pemerintah pusat maupun daerah agar diketahui, didukung dan dilegitimasi oleh publik.(*)