Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah SH. LL.M, memberi apresiasi terhadap mekanisme penjaringan kabinet dari pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Mekanisme penjaringan kabinet oleh pasangan Jokowi-Jk merupakan tradisi yang baru di alam demokrasi Indonesia," kata Herdiansyah di Samarinda, Selasa malam.
Sebab selama tujuh periode pemerintahan, katanya, penjaringan dengan cara melibatkan publik baru kali ini terjadi.
"Jadi, saya mengapresiasi mekanisme penjaringan kabinet ala Jokowi ini sebab dapat mengakomodasi seluruh komponen masyarakat," kata Herdiansyah. Namun, yang harus tetap diwaspadai ialah masuknya orang-orang yang tidak berkompeten dalam kabinet Jokowi-JK.
"Kita harus kawal sebab jangan sampai ada orang-orang yang selama ini mengaku ikut memperjuangkan Jokowi-JK hingga terpilih menjadi presiden masuk ke lingkungan kabinet, padalah tidak memiliki kapasitas dan kemampuan," katanya.
Namun, proses penjaringan dengan melibatkan masyarakat itu harus tetap diawasi sebab jangan sampai hanya sebagai formalitas saja, tetapi yang masuk ke jajaran kabinet hanya orang-orang dekat Jokowi, kata Herdiansyah.
Menurut dia, penjaringan kabinet ala Jokowi itu masih lemah dalam proses prasyarat sehingga penjaringan itu tetap harus diperketat agar kualitas kabinet yang nantinya mendampingi Jokowi-JK, sesuai harapan masyarakat.
"Jokowi juga jangan sampai elergi dikritik dan tetap harus mempertahankan tradisinya mendengarkan setiap masukan dan aspirasi masyarakat," ujar Herdiansyah.
Ia juga berharap Jokowi berani memangkas generasi lama dan memberi ruang bagi generasi yang selama ini tidak mendapatkan ruang pada rezim sebelumnya.
"Bukan berarti di kabinet Jokowi nanti harus orang-orang yang muda tetapi banyak tokoh yang memiliki kualitas tetapi selama ini tidak mendapatkan tempat di pemerintahan sebelumnya," ujarnya.
Jadi, pemerintah Jokowi-JK harus diiisi oleh wajah baru dan bukan muka lama apalagi bagian dari rezim sebelumnya," kata Herdiansyah. (*)
