Pengamat: Presiden Jokowi Mainkan Strategi "Safety Policy"

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Herdiasyah Hamzah mengemukakan Presiden Joko Widodo memainkan strategi politik yang aman atau "safety policy", setelah menunjuk Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri.

"Penunjukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri itu merupakan pilihan cerdas yang berarti `pilihan aman` buat Jokowi. Penunjukan Tito Karnavian sebagai calon tunggal itu bisa menghindarkan Jokowi dari kritik publik karena dia di luar radar calon yang kontroversial. Jadi, ini adalah strategi politik yang aman," ujar Herdiansyah Hamzah kepada Antara, Kamis.

"Coba bayangan jika pilihan Jokowi jatuh ke tangan Budi Gunawan (BG) atau Budi Waseso, pasti akan memancing kritik dari berbagai kalangan dan Jokowi tidak ingin dipusingkan dengan hal seperti itu," katanya.

Menurut ia, pemilihan Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi ke DPR RI memang mengejutkan banyak kalangan.

"Ini seperti petir di siang bolong karena di luar prediksi. Padahal yang digadang-gadang menggantikan Badrodin Haiti yang menguat adalah Budi Gunawan dan Budi Waseso," tutur dosen Unmul yang akrab disapa Castro itu.

Kejutan itu, menurut Herdiansyah, menandakan tiga hal yakni, pertama, terpilihnya Tito Karnavian membuktikan bahwa Jokowi tetap mendengarkan masukan dan kritikan publik yang selama ini mempersoalkan Budi Gunawan dan Budi Waseso.

Kedua, lanjut staf pengajar Fakultas Hukum Unmul itu, membuktikan bahwa Jokowi tidak ingin berada dalam tekanan politik dari berbagai pihak.

"Terutama tekanan dari pihak-pihak yang selama ini mendorong Budi Gunawan dan Budi Waseso," ujarnya.

"Kejutan ketiga menandakan bahwa pilihan menunjuk Tito Karnavian tepat, setidaknya untuk saat ini karena dia adalah calon yang tidak masuk dalam daftar kontroversial, sebagaimana dipersoalkan publik terhadap BG dan Buwas," jelas alumnus Fakultas Pasca Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada itu.

Jika disetujui DPRD, kata Herdiansyah, tugas berat Tito Karnavian sebagai Kapolri adalah menjembatani keinginan Jokowi dan publik untuk secara serius mereformasi tubuh kepolisian agar ke depannya, jauh lebih profesional.

"Tetapi tentu saja, publik tetap harus melancarkan kritik terhadap hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan harapan," katanya.

"Justru, Tito Karnavian seharusnya menganggap kritik publik sebagai masukan yang harus di dengar, sebab kepolisian tentu saja berpendapat bahwa merangkul publik dan media adalah pilihan yang sangat strategis," ungkap Herdiansyah Hamzah. (*)