Samarinda (ANTARA) -
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menyebutkan bahwa pihaknya menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) guna mendeteksi tren harga pangan di pasar lokal.
"Langkah tersebut diambil untuk mengatasi masalah inflasi yang rentan terjadi menjelang Lebaran Idul Fitri," ujar Pj. Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menghadiri Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang digelar Bank Indonesia di Samarinda, Rabu (27/3)
"Upaya pengendalian inflasi harus melibatkan semua tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga level desa dan berkolaborasi dengan lembaga sektor terkait," tutur Akmal Malik.
Hal tersebut, imbuhnya, karena penyelesaian ketersediaan pangan dan regulasi yang berdampak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten saja.
"Kita membutuhkan kerja sama yang erat antara Bulog, distributor, dan agen-agen yang bertanggung jawab dalam distribusi kebutuhan pangan," tandas Akmal Malik.
Pj Gubernur juga menyatakan pembukaan toko penyeimbang di Pasar Segiri Samarinda awal Maret lalu sebagai suatu terobosan untuk menjaga stabilitas harga pangan.
Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas'ud menyampaikan harapan terhadap Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia bersama pemerintah provinsi dan seluruh pemangku kepentingan di Kaltim.
"Kami optimis gerakan ini dapat menyeimbangkan harga pangan dan memastikan ketersediaan stok, khususnya beras, yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat," kata legislator yang akrab disapa Hamas.
Dikemukakannya, langkah kolaborasi ini membantu memastikan bahwa harga beras dan pangan lainnya terjangkau bagi masyarakat.
"Ketersediaan dan harga yang terjangkau adalah kunci, namun kita juga harus memikirkan kelanjutan pasokan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari," sebut Hamas.
