Kutai Kartanegara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rembuk stunting 2024 untuk mewujudkan komitmen Generasi Emas bebas stunting.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) H Sunggono saat memimpin rembuk stunting mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting memuat upaya optimalisasi percepatan penurunan stunting dan pencegahan agar tidak terjadi kasus stunting baru dalam keluarga.
“Berbagai upaya ke arah ini telah, sedang dan akan terus dilakukan agar target penurunan stunting dapat dicapai,” kata Sunggono.
Ia mengatakan hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus stunting. Berbagai tantangan dan hambatan telah dirasakan selama kurang lebih enam tahun pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Kukar.
“Saya yakin kita lebih menguatkan barisan untuk terus berupaya melakukan konvergensi melalui perbaikan struktur maupun prosesnya, mengingat upaya penurunan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Sementara pada saat rapat koordinasi pengarah dan pelaksana TPPS Pusat tanggal 19 Maret 2024 lalu menyebutkan berdasarkan data SKI tahun 2023 prevalensi stunting nasional turun sebesar 0,1 persen dari tahun 2022 yaitu menjadi 21,5 persen.
Sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Timur terdapat penurunan dari tahun 2022 sebesar 1 persen menjadi 22,9 persen. Di Kutai Kartanegara tahun 2022 sebesar 27,1 persen sedangkan tahun 2023 belum diekspose, diharapkan terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kukar.
Menurut Sunggono forum bersama seperti rembuk stunting merupakan salah satu langkah penting dan bermanfaat yang dapat dilakukan dalam intervensi pencegahan dan penurunan stunting.
“Saya berharap dalam kegiatan ini dapat didiskusikan dan dipastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antar perangkat daerah penanggung jawab layanan serta dengan sektor/ lembaga non pemerintah lainnya serta masyarakat,” harapnya.
Sunggono meminta kepada para camat sebagai Ketua TPPS agar lebih memperkuat fungsi koordinasi mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan bahkan konsultasi ke tingkat Kabupaten.
”Saya mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus secara konsisten fokus dalam melakukan upaya penurunan stunting di Kutai Kartanegara,” katanya.(Adv)
