AFI: Kaltim Tegas Menolak Pemipaan Gas Kalija

Balikpapan (ANTARA Kaltim)- Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menyatakan tetap menolak rencana pemipaan gas  dari Kalimantan ke pulau Jawa (Kalija) lewat laut. Menurut gubernur, pemipaan gas dari Bontang ke Jawa sangat bertentangan dengan kebijakan nasional yang menetapkan Kaltim sebagai lumbung energi nasional.

Pernyataan penolakan tersebut sudah ke sekian kalinya disampaikan oleh Gubernur, bahkan oleh sejumlah tokoh penting lain di Kaltim. Bukan itu saja, sejumlah Ormas dan sebagian besar warga Kaltim juga sangat mendukung penolakan tersebut, sebagai bentuk aspirasi daerah yang perlu perhatian serius pemerintah pusat.

"Kaltim ditetapkan sebagai lumbung energi nasional. Artinya, gas, batubara dan lainnya harus diproses dan dipergunakan untuk Kaltim dulu, baru dikirimkan ke daerah lain. Kalau langsung dipipakan ke Jawa melalui jalur pipa tidak tepat akan mematikan industri di Kaltim," kata Awang Faroek dalam acara yang juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di Balikpapan, Jumat lalu.

Menurut Awang, pipaisasi bertentangan dengan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan, yang akan mendorong Pulau Kalimantan sebagai lumbung energi nasional.

Dijelaskan, proyek pipa gas Kalija  dikhawatirkan membuat pasokan gas di Kalimantan semakin langka. Karena itu menurut dia, rencana ini sangat tidak tepat dan perlu dikaji ulang, bahkan bila perlu dibatalkan.

"Kami tidak setuju. Mohon penolakan ini disampaikan ke pemerintah pusat," tegas Awang Faroek Ishak.

Gubernur tidak keberatan jika gas dari Kaltim dibawa ke Pulau Jawa untuk memenuhi industri, namun dalam bentuk gas alam cair dengan kapal bukan dengan pipa, sehingga tidak mengorbankan industri di Kalimantan yang juga membutuhkan pasokan gas.

"Kalau gas dibawa  ke Jawa langsung dengan pipa, bagaimana nasib industri di Kaltim kedepan. Penolakan ini bukan pribadi gubernur tetapi aspirasi masyarakat Kaltim yang perlu mendapat perhatian pemerintah pusat," tegas Awang Faroek Ishak. (Humas Prov Kaltim/sar).