Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menjelaskan kronologi terkait dinamika kerja sama politik yang dijalin antara Partai Gerindra dengan PKB usai bertambahnya Partai Golkar dan PAN untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
"Bahwa dalam praktiknya, kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PKB belum ada yang berubah terutama dalam hal penentuan capres dan cawapres, karena baik Partai Golkar maupun PAN menyerahkan pemilihan (bakal) wapres sepenuhnya kepada Prabowo Subianto," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.
Dia lantas menjelaskan bahwa pemberian nama Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada perayaan HUT PAN, Jakarta, Selasa (28/8), bukan berarti membubarkan kerja sama politik yang dijalin antara Partai Gerindra dan PKB.
"Pemberian nama Koalisi Indonesia Maju bukan berarti membubarkan kerja sama politik antara Gerindra dan PKB, serta menghilangkan hak PKB," ucapnya.
Sebab, lanjut dia, perubahan nama itu sejati-nya bertujuan solidkan empat partai politik yang berkoalisi mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Bahkan dalam pidatonya Pak Prabowo menyampaikan soal cawapres akan dibicarakan bersama dengan cara musyawarah mufakat, serta secara khusus akan dibicarakan bersama Pak Muhaimin," ujarnya.
Baca juga: Demokrat gelar rapat majelis tinggi untuk tentukan kelanjutan koalisi
Dia menjelaskan bahwa penamaan Koalisi Indonesia Maju itu terjadi secara spontan pada momen perayaan HUT PAN, karena Prabowo melihat ada penambahan dua partai politik dalam koalisi yang baru bergabung yaitu PAN dan Partai Golkar pada 13 Agustus lalu, di samping PBB.
Pemberian nama Koalisi Indonesia Maju, tambah dia, diberikan setelah Prabowo memberitahu secara singkat dan meminta persetujuan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada momen perayaan HUT PAN.
"Juga kepada Pak Muhaimin yang datang sedikit terlambat, dan saat itu Pak Muhaimin tidak menyatakan keberatan-nya atas pemberian nama Koalisi Indonesia Maju oleh Pak Prabowo yang mengacu bahwa semua partai koalisi adalah bagian dari Kabinet Indonesia Maju yang sama-sama bertujuan melanjutkan program Pak Jokowi, sehingga pemilihan nama itu langsung diumumkan saat kata sambutan dari Pak Prabowo," paparnya.
Lebih lanjut, Dasco menyebut tidak pernah menanggapi pernyataan elite PKB maupun Cak Imin yang merasa tak pernah diberitahu tentang nama koalisi yang baru tersebut.
"Atau kemudian menganggap KKIR dibubarkan karena ada nama koalisi yang baru, semata untuk menjaga soliditas koalisi," ucapnya.
Baca juga: PAN minta PKB sampaikan terbuka kabar keluar dari KIM
Sebaliknya, lanjut dia, Partai Gerindra tidak akan pernah melanggar perjanjian yang telah tertulis antara Partai Gerindra dan PKB, serta tidak pernah mengkhianati dan meninggalkan kawan seperjuangan.
Namun demikian, Dasco menyebut pada akhirnya kerja sama politik antara Partai Gerindra dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) otomatis bubar, setelah PKB menyatakan menerima kerja sama politik dengan Partai NasDem pada Pilpres 2024.
"Dengan dinamika yang terjadi serta terhadap keputusan yang telah diambil oleh PKB, sehingga otomatis menyebabkan kerjasama politik gerindra dan PKB berakhir atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya," katanya.
Dia menyebut bahwa Partai Gerindra pun menghormati sikap politik yang diambil oleh PKB tersebut. "Pada prinsipnya kami menghormati, mengucapkan selamat berjuang, serta mengajak untuk bersama-sama menjaga iklim pemilu yang akan datang dengan sejuk dan damai, agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan lancar," ucap dia.
Baca juga: SBY: Aksi NasDem dan Anies bukan kiamat bagi Partai Demokrat
