BKKBN Kaltim Lakukan Sosialisasi Program Pendidikan Kependudukan

Samarinda (ANTARA Kaltim)-  Salah satu upaya untuk menekan laju angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk maka  sangat diperlukan pengintegrasian program pendidikan kependudukan kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan , pemahaman dan kesadaran mengenai masalah kependudukan.

“Ada empat permasalahan kependudukan yang dihadapi  bangsa  Indonesia saat ini yakni dari aspek kuantitas, kualitas, persebaran dan data kependudukan,” kata Kabid Dalduk, Muhammad Hatta , mewakili Plt. Kepala Perwakilan  BKKBN Kaltim,  saat membuka sosialisasi program  pendidikan di Samarinda.

Ia mengatakan, permasalahan  kependudukan  tersebut memerlukan perhatian semua pihak, sehingga salah satu upaya  yang dianggap efektif adalah dengan  melakukan pendekatan melalui pendidikan kependudukan .

Pendidikan kependudukan tersebut bertujuan untuk membentuk pola pikir, sikap dan prilaku  masyarakat ,  sehingga mereka memiliki pengetahuan , pemahaman dan kesadaran  dan akhirnya mendukung program-program kependudukan dan keluarga berencana.

M.Hatta menjelaskan, masalah kependudukan  di Indonesia jika dilihat dari aspek kuantitas jumlahnya cukup besar  yakni  sekityar 237,6 juta jiwa dan menduduki peringkat ke empat  terbanyak di dunia. Kemudian dari aspek  kualitas Indonesia masih memiliki 13,33 persen penduduk miskin, dengan tingkat pendidikan , kesehatan dan daya beli yang rendah.

“Hal itu membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempati urutan ke 121 dari 186 negara di dunia,” katanya.

Selain itu  bangsa Indonesia memiliki masalah persebaran penduduk yang tidak merata 58 persen di antaranya tinggal dipulau Jawa, sedangkan  yang lainnya tersebar di beberapa pulau, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Irian Jaya.

Lanjut Hatta , data, informasi, dan administrasi kependudukan di Indonesia juga masih banyak masalah yang perlu dibenahi serta pencatatan/registrasi penduduk yang berkenaan dengan kelahiran, kematian, kedatangan, dan kepergian belum bisa dilakukan dengan tertib, disiplin, serta cermat sesuai ketentuan.

“Jadi masalah kependudukan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan  BKKBN  melainkan menjadi tanggung jawab bersama, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, pihak swasta, LSM , mitra kerja lainnya  dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Muhammad Hatta (*)