Samarinda (ANTARA Kaltim) - Program Keluarga Berencana di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, belum berjalan maksimal karena pemerintah daerah setempat belum memiliki satuan kerja perangkat daerah yang menangani masalah Kependudukan dan KB.
"Kami terus mendorong agar Mahakam Ulu yang merupakan kawasan perbatasan negara ini bisa memiliki SKPD yang menangani KB, karena Program KB itu multimanfaat, bukan sekadar membahas alat kontrasepsi," ujar Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Kaltim Sukaryo Teguh Santoso di Samarinda, Kamis.
Dia memaklumi atas belum adanya SKPD yang menangani Kependudukan dan KB di Mahakam Ulu, karena kabupaten itu merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat, sehingga masih melakukan persiapan kelengkapan pemerintahan.
Di sisi lain, jumlah penduduk di Mahakam Ulu tergolong kecil yang hanya sekitar 45.000 jiwa yang tersebar di 50 kampung pada lima kecamatan, sementara luas wilayahnya mencapai 15.314,40 kilometer persegi.
Namun demikian, lanjut Sukaryo, program Kependudukan dan KB bukan sekadar kegiatan yang membicarakan jumlah dan jarak kelahiran serta jenis alat kontrasepsi, tetapi merupakan program jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, termasuk untuk membuat setiap penduduk hidup berkualitas dan sejahtera.
Ia menggambarkan jika Kabupaten Mahakam Ulu tidak melaksanakan Program KB, kemudian membiarkan remaja menikah usia muda, termasuk kaum ibu dibiarkan melahirkan anak sebanyak-banyaknya demi untuk memperbanyak jumlah penduduk, maka dalam jangka pendek dan jangka panjang justru banyak sisi negatif yang akan ditimbulkan.
Sisi negatif itu, antara lain untuk jangka pendek bisa meningkatkan angka kematian ibu melahirkan, gizi pada anak yang dilahirkan kurang tercukupi karena terlalu banyak anak, dan pasangan usia muda yang tidak mendapat pembinaan bisa tidak siap menghadapi masalah dalam rumah tangga.
Sedangkan dampak negatif jangka panjang, antara lain orang tua akan kesulitan mencukupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, kasih sayang orang tua berkurang karena terlalu banyak anak yang harus diurus, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap mental anak ketika dewasa.
Ia menambahkan pemerintah juga akan kesulitan mencukupi berbagai kebutuhan hidup masyarakat jika SDM-nya rendah, seperti pemerintah harus menyiapkan sarana maupun prasarana kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan.
Kalau semua ini tidak sanggup dipenuhi oleh pemerintah daerah, katanya, maka daerah tersebut menjadi miskin karena kualitas penduduknya yang tidak memiliki daya saing.
"Di sinilah pentingnya program KKB yang memiliki banyak sub program, seperti Generasi Berencana (Genre) untuk remaja agar tidak menikah di usia muda, kaum ibu mendapat pemahaman dalam mengatur jarak kelahiran, termasuk upaya membuat hidup berkualitas dan menuju kesejahteraan keluarga," kata Teguh lagi. (*)
