Samarinda (ANTARA Kaltim) - Kebun Raya Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda mengalami kerusakan karena pencemaran dari tambang batu bara yang beroperasi di sekitar itu.
"Aliran sungai mengalami pencemaran dan terjadi sedimentasi menyebabkan banyak tumbuhan yang mati," kata Kepala Kebun Raya Unmul Paulus Martinus di Samarinda, Rabu.
Adapun perusahaan tambang batu bara yang melakukan eksplorasi dan diduga membuang limbahnya ke kawasan Kebun Raya Unmul tersebut adalah KTT KSU PUMMA dan KTT PT CEM, katanya.
Kebun Raya Unmul ini merupakan hutan tropis basah yang ada di Kalimantan yang luasnya 300 hektare. Kebun Raya ini dibangun atas prakarsa rektor Unmul pertama Ir. R Sambas Wirakusumah, M.Sc pada tahun 1974.
"Kerusakan mulai terjadi pada 2007 sejak adanya penambangan sekitar wilayah Kebun Raya Unmul, jadi ada tambang-tambang yang mengalirkan limbahnya ke wilayah kebun raya," kata Paulus.
Dari pantauan Antara di lapangan aliran sungai yang terlihat tercemar, setelah Paulus melakukan tes PH menggunakan lakmus PHnya senilai 2, padahal air dalam keadaan normal PHnya berkisar 6-8.
Pohon yang dilalui aliran sungai yang mengalami pencemaran dan sedimentasi mengalami kekeringan dan mati.
Sementara itu, Atek salah satu warga yang mengalami pencemaran tersebut adalah karena kolam budidaya dan pemancingan yang dimilikinya ikan-ikannya mati.
"Saya sudah menaruh sekitar 200 kilogram bibit ikan lokal seperti sepat dan haruan, tapi semua ikannya matian di kolam. Setelah dilakukan pengecekan ke Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltim ternyata hasil PHnya 1," kata Atek.
Selain PHnya yang turun, air kolam mengandung logam berat yaitu, Mangan, Besi dan Seng yang sudah menyatu dengan air dan berbahaya bagi makhluk hidup, katanya.
"Bahkan pada tahun 2007 saya menaruh bibit ikan sebanyak satu ton dan mati. Dan perusahaan melakukan ganti rugi, maksud kami setelah itu jangan mengulangi perbuatan pencemaran lagi," kata Atek.
Atek juga berencana melaporkan kasus pencemaran yang disebabkan oleh limbah batu bara ini ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). (*)
