Subsidi Rp 169 M, Terserap Rp 30 M

Samarinda (ANTARA Kaltim) – Monitor dan evaluasi pelaksanaan APBD Kaltim 2013 dilaksanakan serentak oleh seluruh anggota DPRD kaltim sesuai daerah pemilihannya. Khusus wilayah Kukar bantuan keuangan Provinsi Kaltim pada 2013 sekitar Rp169 miliar untuk 34 kegiatan. Hingga kini yang sudah terserap sekitar Rp 30,5 miliar. Hal itu disebabkan adanya pekerjaan fisik dan pengadaan barang yang sebagian besar masih dalam proses lelang.

Kemudian, belum ditentukannya lokasi pembangunan rumah sakit tipe C di Muara Badak, karena dinilai masih berdekatan dengan Samarinda. Kendala lainnya adalah proses lelang peralatan kesehatan di RS Batara Agung di Samboja yang masih menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari lembaga terkait.
 
Selain itu, pada beberapa kegiatan masih perlu penyesuaian harga barang dikarenakan perubahan harga pasar.
Sejauh ini Pemkab Kukar berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda khususnya di wilayah Kukar.
 
Demikian juga untuk pembangunan infrastruktur lainnya yang mendapat bantuan Pemprov Kaltim, seperti irigasi di Marang Kayu, pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di kawasan SMA Unggulan dan Kampus Unikarta di Tenggarong Seberang. Kemudian ada usulan Pemkab Kukar lainnya agar mendapat dukungan dan dibantu Pemprov Kaltim, yakni peningkatan Jalan Tenggarong-Loa Janan, hilirisasi petrokimia, tempat pembuangan akhir (TPA) sanitary landfill atau TPA regional seluas 100 hektare yang akan dipakai bersama dengan Pemkot Samarinda serta pembangunan PLTG Senipah 2x41 Mega Watt.

Selanjutnya, ada pembangunan Jembatan Kukar, Jembatan Loa Kulu, badan Jalan Tenggarong-Loa Kulu dan Loa Janan (Batuah) sepanjang 32 kilometer sebagai jalur alternatif, pembangunan Jalan Sebulu menuju jalan Provinsi, peningkatan jalan menuju Jalan Jakarta Samarinda-Karang Paci (Ring Road III).  

Untuk pembahasan lebih detail terkait kondisi terkini dari proyek APBD itu, pertemuan antara Komisi Gabungan DPRD Provinsi Kaltim dengan Kepala Bappeda Kutai Kartanegara dilaksanakan pada Rabu (13/11).
 
Poin paling menonjol dari pertemuan itu adalah terkait fasilitas kesehatan. DPRD Kaltim telah menganggarkan pembangunan untuk rumah sakit di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di Muara Badak yang tersebar di lima titik. Namun pembangunan tersebut mengalami sejumlah permasalahan setelah ditinjau dari sisi feasibility study (FS).

“Salah satu permasalahan terkait pembangunan rumah sakit di Muara Badak ialah lokasinya yang kurang representatif. Khusus Tanjung Datar di dekat lokasi tersebut terdapat rumah sakit swasta yang tentu saja akan menyaingi rumah sakit yang akan dibangun nanti,” ungkap Totok Heru Subroto, kepala Bappeda Kabupaten Kutai Karatanegara.

Banyaknya permasalahan yang timbul setelah ditinjau dari proses FS itu, dan belum ada tindak lanjut yang mengarah menunjang pembangunannya, membuat DPRD bakal mengambil sikap tegas; menghentikan rencana pembangunan. “Studi kelayakan masih akan dilakukan untuk daerah – daerah alternatif lain di kecamatan Muara Badak. Apabila dari studi kelayakan menemukan banyak permasalahan, maka tentu saja anggaran untuk pembangunan rumah sakit di Muara Badak akan segera kami dihentikan. Selanjutnya lewat studi kelayakan lainnya kita bisa menunggu wilayah lain yang sekiranya lebih representatif untuk pembangunannya,” ujar Wakil Ketua DPRD Kaltim Yahya Anja.

Permasalahan krusial lainnya terkait pembangunan rumah sakit di Muara Badak di antaranya ialah pembebasan lahan. Berdasarkan kondisi itulah lokasi lain menjadi tujuan pembangunan selanjutnya. “Nantinya setelah melakukan 5 titik studi kelayakan di Kecamatan Muara Badak, 3 titik yang paling representatif dan tidak bermasalah soal pembebasan lahannya bisa dialokasikan dana untuk pembangunan rumah sakit tersebut,” ungkap Bahtermansyah, Asisten II Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahtermansyah melanjutkan bahwa realisasi bantuan dari pemerintah provinsi belum bisa dilaksankan apabila ketersediaan lahan belum siap. Namun Bahtermansyah optimistis di 2014 persoalan itu bisa dirampungkan dan rumah sakit di Muara Badak dapat dibangun segera.Walaupun untuk di Tanah Datar tidak memungkinkan, namun ada titik kemungkinan yaitu di  Batu-Batu.  Populasi masyarakat Batu-Batu yang lebih banyak dari daerah Tanah Datar juga jadi pertimbangan.

“Rumah Sakit di Kecamatan Muara Badak ini merupakan persoalan lama, Dimana progresnya tetap bergerak, namun berjalan sangat lamban. Padahal di Muara Badak sangat didambakan adanya rumah sakit. Pemerintah harus mengambil langkah cepat soal pembangunan rumah sakit ini,” tambahnya. (Humas DPRD Kaltim/adv/aul/dhi/met)